Lia Istifhama Sambut Positif MoU Kemenhaj RI–Arab Saudi: Wujudkan Layanan Haji Humanis dan Berkualitas
Jakarta, pusatberitarakyat.com — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) dan Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi. Dalam desepakatan tersebut menetapkan kuota haji Indonesia tahun 1447 H/2026 M sebanyak 221.000 jemaah, yang seluruhnya akan diberangkatkan melalui Jeddah dan Madinah.
Menyambut MoU tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Lia Istifhama, menyambut dengan penuh optimisme. Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah, menandai dimulainya fase persiapan penyelenggaraan haji 2026.
Dalam pandangan Ning Lia sapaan akrab Lia Istifhama, kesepakatan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menunjukkan peningkatan kualitas diplomasi dan tata kelola pelayanan haji Indonesia.
“Langkah ini merupakan capaian strategis yang mencerminkan hubungan bilateral yang semakin kuat antara Indonesia dan Arab Saudi. MoU ini bukan sekadar soal kuota, tetapi tentang komitmen kedua negara dalam menghadirkan penyelenggaraan haji yang profesional, sehat, dan berkeadaban,” ujar Ning Lia yang juga keponakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Senator asal Jawa Timur itu menilai, perhatian besar terhadap aspek istitho’ah kesehatan dan integrasi data jemaah adalah wujud keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
“Pendekatan kesehatan dan validitas data ini penting. Haji bukan hanya perjalanan spiritual, tetapi juga aktivitas fisik dan sosial yang memerlukan kesiapan menyeluruh. Dengan pengawasan kesehatan yang ketat dan sistem data yang terintegrasi, kita memastikan jemaah berangkat dalam kondisi terbaik dan mendapat layanan optimal,” jelasnya.
Selain itu, Ning Lia mengapresiasi upaya transparansi dalam mekanisme pembayaran dam melalui lembaga resmi Adahi dan platform Nusuk Masar, yang dinilainya sejalan dengan prinsip akuntabilitas publik.
“Keterbukaan dan digitalisasi dalam pembayaran dam merupakan langkah maju dalam tata kelola keuangan ibadah. Ini memperkuat nilai integritas dan mencegah potensi penyimpangan,” tambah perempuan yang baru-baru ini mendapat DetikJatim Award 2025 itu.
Doktoral UINSA menilai pembukaan kantor perwakilan syarikah Arab Saudi di Indonesia sebagai tanda nyata sinergi kedua negara dalam memperkuat koordinasi operasional haji.
“Kolaborasi langsung di tingkat teknis ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan haji tidak lagi sekadar ritual tahunan, tetapi sebuah ekosistem pelayanan lintas negara yang menuntut inovasi dan profesionalisme,” tegas Ning Lia, putri KH Maskur Hasyim itu.
Senator yang mendapatkan suara perempuan terbanyak non petahana se-Indonesia itu menyampaikan keyakinan bahwa MoU ini akan menjadi fondasi bagi penyelenggaraan haji yang lebih humanis, efisien, dan berdaya saing global.
“Kita optimistis bahwa dengan komitmen dan kerja sama yang erat, Indonesia akan terus menjadi teladan dalam manajemen haji dunia. Haji yang tertib dan berkeadaban adalah cermin kualitas bangsa dalam melayani tamu-tamu Allah,” harap Ning Lia.
sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah RI, H. Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), serta Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah, bersama para pejabat tinggi dari kedua negara.
“Alhamdulillah hari ini untuk kesekian kalinya kami, tim dari Kemenhaj bersama Kantor Urusan Haji Indonesia di Jeddah, kembali bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi. Kami berdiskusi banyak tentang persiapan penyelenggaraan haji, dan lebih menekankan tentang istitho’ah kesehatan bagi jemaah haji Indonesia, tentang dam, dan terakhir ditutup dengan penandatanganan kesepakatan, di mana kita pada tahun ini mendapatkan kuota sebanyak 221.000 jemaah, semuanya datang melalui Jeddah dan Madinah,” kata Gus Irfan.
Gus Irfan menjelaskan bahwa kesuksesan penyelenggaraan haji Indonesia merupakan cerminan keberhasilan penyelenggaraan haji secara keseluruhan bagi pihak Arab Saudi. Ia menegaskan, kedua negara berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama dan saling mendukung dalam menghadapi berbagai tantangan guna memastikan keberhasilan pelaksanaan haji 2026.
“Pertemuan bilateral tersebut juga membahas sejumlah hal penting, terutama terkait Istitā’ah (kelayakan) kesehatan jemaah, pelaksanaan Dam, serta sinkronisasi data layanan haji,” katanya.
Pemerintah Arab Saudi menegaskan bahwa kelayakan kesehatan calon jemaah menjadi syarat utama keberangkatan. Sementara itu, pemerintah Indonesia akan memperketat proses pemeriksaan kesehatan guna memastikan seluruh jemaah memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Selain itu, kedua negara juga sepakat bahwa pembayaran Dam di Arab Saudi wajib dilakukan secara resmi melalui lembaga Adahi dan platform Nusuk Masar, demi menjamin transparansi dan akuntabilitas.
Dari sisi sistem data, kedua pihak menekankan pentingnya integrasi dan validitas data jemaah, yang mencakup informasi mengenai kloter, penerbangan, akomodasi hotel, dan transportasi, agar pelaksanaan haji berjalan lancar. Sejumlah syarikah (perusahaan) asal Arab Saudi bahkan telah membuka kantor perwakilan di Indonesia untuk memperkuat koordinasi teknis.
Penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi langkah awal menuju penyelenggaraan Haji 1447 H/2026 yang lebih tertib, sehat, dan berkeadaban, sekaligus mencerminkan hubungan bilateral yang semakin erat antara Indonesia dan Arab Saudi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para tamu Allah. (*)
