Anggota DPD RI Lia Istifhama mengapresiasi DPMD Jatim Siap Akselerasi Pembangunan Ekonomi Desa
Surabaya, https://pusatberitarakyat.com/ – Angka desa mandiri di Jawa Timur mengalami lonjakan signifikan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur, Budi Sarwoto, dalam kunjungan kerja Anggota DPD RI, Dr. Lia Istifhama, M.E.I di Kantor DPMD Provinsi Jawa Timur, Jalan Gayungsari, Surabaya, Rabu (9/1/2025).
Anggota DPD RI mengapresiasi keberhasilan Pemprov Jatim yang komitmen untuk terus mempercepat proses digitalisasi desa melalui konvergensi digital guna meningkatkan promosi dan pengelolaan usaha desa secara lebih efisien. “Dengan demikian, diharapkan desa-desa di Jawa Timur tidak hanya mandiri, tetapi juga dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional,” katanya.
Ning Lia juga menekankan pentingnya peran BUMDes dalam menciptakan ciri khas desa agar lebih kuat promosinya. Menurut Ning Lia, setiap desa harus bisa mengidentifikasi potensi dan produk unggulannya, sehingga memiliki daya saing yang kuat di pasar. Dalam hal ini, BUMDes harus memiliki jejaring usaha yang berbasis ekologi dan keberlanjutan.
“Setiap desa harus memiliki identitas unik yang mencerminkan potensi alam dan budaya lokal, serta memiliki akses terhadap jaringan pasar yang lebih luas. Ini menjadi fokus kami dalam memperkuat posisi ekonomi desa,” harap Ning Lia.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur Budi Sarwoto memaparkan, pada tahun 2023 jumlah desa mandiri di Jawa Timur hanya tercatat sebanyak 2.800 desa. angka ini melonjak menjadi 4.019 desa pada tahun 2024, atau naik sebesar 43,5 persen.
Dengan pencapaian ini, Jawa Timur kini menduduki peringkat pertama di Indonesia untuk jumlah desa mandiri, jauh mengungguli Jawa Barat yang memiliki 2.448 desa mandiri dan Jawa Tengah dengan 1.528 desa mandiri.
“Di bawah kepemimpinan Ibu Khofifah Indar Parawansa, angka desa mandiri di Jawa Timur terus meningkat. Ini sejalan dengan upaya mengurangi kemiskinan yang saat ini tercatat sekitar 206.120 jiwa,” ujar Budi Sarwoto.
Budi Sarwoto menjelaskan bahwa pembangunan desa mandiri ini melibatkan berbagai intervensi, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun ekologi.
Di antara berbagai langkah yang dilakukan Pemprov Jatim dalam rangka pengembangan ekonomi desa di Tahun 2025 ini. Di antaranya, membangun Data Base BUMDes dengan cara pencatatan dan pemetaan potensi desa untuk meningkatkan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kemudian, dengan permodalan kuat dan SDM unggul – dengan menyediakan akses permodalan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa. Selanjutnya, upaya pembinaan BUMDes berkelanjutan dengan memberikan dukungan pembinaan agar BUMDes dapat berkembang dan berkelanjutan. Terakhir, Sinergitas Kerjasama Pentahelix dengan meningkatkan kerja sama antara berbagai pihak untuk memperkuat ekonomi desa.
“Sedangkan untuk tahun 2025, Pemprov Jatim akan fokus pada penguatan ketahanan ekonomi desa melalui kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan sektor swasta. Kolaborasi ini dijalankan dengan pendekatan pentahelix, yang melibatkan lima unsur yakni pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media,” jelasnya.
Pada pengembangan desa di tahun 2025, Budi Sarwoto menambahkan Pemprov Jatim akan terus mengacu pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang sudah disusun dan dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah sebelumnya. “Program-program yang telah berjalan akan terus berlanjut dan dikembangkan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan desa mandiri. Apalagi, Ibu Gubernur (Khofifah Indar Parawasah) terpilih lagi maka programnya akan berkelanjutan,” kata Budi.
Tak heran dengan konsistensinya Dinas Perberdayaan Masyarakat Desa, Pemprov Jatim berhasil meraih penghargaan sebagai inovator dalam pemantauan keberlanjutan dan inovasi BUMDes, pada November 2024 lalu. Hal itu karena dianggap berhasil meningkatkan jumlah BUMDes secara signifikan. “Kami berupaya agar BUMDes tidak hanya berkembang di pasar lokal, tetapi juga mampu menembus pasar internasional, termasuk melakukan ekspor produk unggulan desa,” jelas Budi.
Program lainnya yakni dengan konsep BUMDes SIGAPP, yang merupakan singkatan dari BUMDes berperan dalam Sinergi Gerak Ketahanan Pangan Perdesaan. “Ada BUMDes ini telah menjalin kerjasama dengan Bulog untuk pengelolaan ketahanan pangan, dan saat ini tengah mengembangkan produk-produk lainnya dengan harapan bisa mencapai satu harga yang terjangkau oleh seluruh masyarakat desa. Ada kemungkinan nanti bakal kerjasama dengan pihak lainnya agar upaya pengembangan BUMDes lebih maksimal,” harapnya.
Namun, Budi Sarwoto juga mengungkapkan bahwa tantangan masih ada, terutama pasca berlakunya UU Cipta Kerja. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh BUMDes antara lain kesulitan dalam legalitas badan usaha, pelaporan keuangan yang belum sepenuhnya terstandarisasi, serta akses permodalan yang masih terbatas. Selain itu, peran BUMDes dalam ketahanan pangan dan keberlanjutan ekonomi desa perlu diperkuat.
Meski begitu pihaknya memiliki berbagai strategi program pengembangan desa dengan memberikan fasilitasi pemberdayaan desa mandiri tematik. Seperti pemberian bantuan Keuangan Khusus (BKK) Peda Matik kepada Desa Mandiri yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur, memberikan ruang kepada desa untuk menggunakan Dana BKK sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis operasional program peda matik.
“Kami akan mengoptimalkan pendampingan dan coaching clinic kepada desa sasaran terkait dengan hal teknis dan substanti program hingga melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program di desa,” katanya. (*)
