Satu Tahun Prabowo–Gibran, Ning Lia Istifhama: Pemerintahan Ini Penuh Capaian Konkret
Surabaya, https://pusatberitarakyat.com/ – Tepat tanggal 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto dan Mas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tepat setahun memimpin Republik Indonesia. Banyak apresiasi atas keberhasilan Prabowo – Gibran dalam memajukan NKRI. Salah satunya yang memberikan apresiasi yakni Anggota DPD RI Lia Istifhama. Ning Lia mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto dan Mas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka atas capaian positif di tahun pertama pemerintahan mereka. Dalam satu tahun pertama meskipun masih ada tantangan, Ning Lia melihat banyak langkah yang menunjukkan bahwa kepemimpinan saat ini mendengarkan aspirasi masyarakat, berorientasi pada humanisme, dan berani membuat gebrakan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Menurut Putri KH Maskur Hasyim tersebut, beberapa capaian penting yang menurut saya layak dicatat, sekaligus menjadi bahan refleksi yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, program MBG telah menjangkau jutaan anak sekolah dan ibu hamil di 190 titik di 26 provinsi. Menurut hasil survei Litbang mereka menunjukkan, 80,9 persen responden puas dengan hasil kerja 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Mengacu survei langsung ke masyarakat 84,7 persen kalangan bawah mengaku puas dan 15,3 persen tidak puas dengan kerja Prabowo-Gibran.
Kemudian, sebanyak 81,4 persen kalangan menengah bawah mengaku puas dan 18,6 persen tidak puas. Berikutnya, sebanyak 75,3 persen kalangan menengah atas mengaku puas dan 24,7 persen tidak puas. Sementara itu, ada 67 persen kalangan atas mengaku puas dan 32,1 persen tidak puas.
Salah satu program pemerintahan Prabowo-Gibran yang sudah dirasakan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang dimulai 6 Januari 2025 ini telah menjangkau jutaan anak sekolah hingga ibu hamil di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi. Program ini menargetkan untuk menjangkau 15 juta penerima manfaat pada akhir 2025.
“Ini merupakan wujud konkret komitmen terhadap peningkatan gizi anak dan pencegahan stunting suatu masalah yang selama ini penting tetapi sulit dipecahkan,” kata Ning Lia.
Selain itu, dalam kepemimpinan Prabowo-Gibran dalam di 100 Hari Pertama. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menjelaskan hasil survei dari lembaganya. Dia awalnya menjelaskan pengukuran survei 100 hari kerja pemerintahan Prabowo menggunakan metode yang sering dipakai selama ini.
“Ini pengukurannya sudah kita ulang berkali-kali, pakai pengukuran atau wording atau pertanyaan standar sejak awal reformasi sampai sekarang. Jadi ini pertanyaan yang biasa dipakai lembaga-lembaga internasional untuk mengukur kinerja approval rating. Kalau kita tanya dengan pengukuran yang sama tetapi dengan objek berbeda karena kita punya Presiden baru sejak November 2024, itu approval Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan puas 13,5%, yang menyatakan cukup puas 65,8%. Jadi total ada 79,3%,” kata Burhanuddin beberapa waktu lal.
Dalam laporan JAM-Intel (Kejaksaan RI), selama 100 hari pertama pemerintahan, tercatat bahwa 44 Proyek Strategis Nasional (PSN) telah diamankan, dengan nilai anggaran mencapai sekitar Rp 761,26 triliun. Selain itu, sejumlah operasi intelijen dan pemberantasan mafia tanah juga dilakukan antara lain 5 operasi intelijen terhadap mafia tanah dan puluhan kegiatan percepatan investasi. “Keberhasilan dalam bidang ketahanan dan keamanan ini menunjukkan bahwa aspek keamanan, tata kelola proyek, dan pengawasan publik mendapat perhatian serius di awal pemerintahan,” kata Wakil Rakyat Terpopuler dan Disukai di Jatim tersebut.
Ning Lia juga mengatakan dalam satu tahun terakhir ini, Pemerintah telah bergerak aktif membuka dan memperluas jejaring dagang internasional. Misalnya, ada langkah-langkah menuju kesepakatan dagang dengan Uni Eropa (EUCEPA) dan Amerika Serikat (meskipun detail teknis dan ratifikasi masih menanti). Menurut Ning Lia, hal tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin memaksimalkan peluang pasar global demi pertumbuhan ekonomi nasional. “Salah satu langkah regulasi penting adalah penerbitan aturan yang melarang rangkap jabatan bagi pejabat publik, pejabat negara, dan pejabat BUMN. Ini menjadi catatan penting bahwa fokus harus pada kinerja, bukan memperluas jaringan jabatan,” jelasnya. (*)
