Lia Istifhama X Bank Mandiri: UMKM, Literasi Keuangan, dan Prudential Banking Jadi Sorotan
Surabaya, pusatberitarakyat.com – Bukan hanya memiliki kepedulian pada keberlangsungan demokrasi, Anggota DPD RI Lia Istifhama yang dikenal blusukan itu, memiliki kepedulian pada kemandirian UMKM melalui peran aktif perbankan.
Hal ini nampak dalam momentum kunjungan kerja Ning Lia sapaan akrab senator Jatim tersebut, ke kantor Bank Mandiri di Surabaya, 6/5/26. Dalam kunjungan yang disambut secara langsung oleh Regional Chief Executive Officer (RCEO) Bank Mandiri Region VIII/Jawa 3 (Jawa Timur) Muhammad Ashidiq Iswara, yang akrab disapa Ossy, dan jajaran manajemen.
Sebut saja diantaranya Suyadi (RMCH), Hananto Pramujari, Suhariyanto (Government Head), serta Budi Kabullah (BSH).
Dalam kesempatan itu, ning Lia yang memang memiliki pembawaan humble, dalam waktu singkat membentuk diskusi gayeng namun penuh ‘daging’. Bahkan, ia auto gercep ‘gerak cepat’ mengapresiasi inovasi Bank Mandiri yang mendorong kemandirian pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pengembangan program Rumah BUMN.
“Semoga rumah BUMN ini bukan sekadar program, tetapi ekosistem pembinaan. UMKM didampingi dari tahap awal, diberikan pelatihan, hingga didorong naik kelas bahkan menembus pasar ekspor,” ujarnya.
Perlu diketahui, Rumah BUMN sendiri adalah wadah kolaborasi program CSR Kementerian BUMN untuk membina UMKM Indonesia agar naik kelas melalui peningkatan kompetensi (skill), pemasaran digital, dan akses permodalan. Didirikan sejak 2016, Rumah BUMN berfungsi sebagai pusat edukasi, pengembangan, dan digitalisasi, serta sering disebut sebagai Rumah Kreatif BUMN.
Dijelaskan oleh Ossy, bahwa untuk di Surabaya, Jawa Timur, Rumah BUMN terletak di Jalan Diponegoro, selain juga terletak di Jember dan Malang.
“Rumah BUMN ini memiliki fungsi diantaranya sebagai sebagai tempat pelatihan, pendampingan, dan pengembangan usaha UMKM (go modern, go digital, go online, go global). Maka itu kami menyediakan coworking space, pelatihan hard skill dan soft skill (digital marketing), akses permodalan (seperti KUR), dan pameran produk,” imbuhnya.
Penjelasan tersebut pun diamini oleh ning Lia sebagai instrumen penting dalam membangun ekosistem UMKM yang tidak hanya bergantung pada pembiayaan, tetapi juga memiliki daya tahan dan kemampuan berkembang secara mandiri.
“Kita sama-sama tahu bahwa UMKM salah satu identitas ekonomi produktif masyarakat. Maka stimulus penguatan skill sangat diperlukan agar produk yang dihasilkan para pelaku usaha, sangat marketable dan memenuhi preferensi public sekaligus pangsa pasar,” tanggapannya.
Di sisi lain, Ning Lia juga menyoroti tantangan akses kredit yang masih dihadapi UMKM, khususnya terkait sistem Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan).
“Banyak UMKM potensial terkendala catatan kredit sesuai slik OJK. Sebagai contoh SLIK OJK Kol 2 (Kolektibilitas 2), maka pelaku UMKM mengalami halangan mendapatkan pembiayaan. Padahal ini terjadi akibat pinjaman online atau pinjol. Padahal kemacetan dari pembayaran kredit tersebut, bukan karena faktor debitur saja, tapi sistem pinjol yang memang menjerat mereka.”
“Maka bagaimana Bank Mandiri bisa hadir memberikan solusi atas hal tersebut? Apakah ada Langkah humanis dan toleransi?” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ossy menjelaskan bahwa kebijakan SLIK sepenuhnya mengacu pada regulator. Namun, terdapat wacana pembiayaan di bawah Rp1 juta tidak akan dimasukkan dalam sistem SLIK guna memperluas akses bagi pelaku usaha pemula.
Ia menambahkan, Bank Mandiri menyediakan akses pembiayaan yang sangat humanis melalui KUR Super Mikro Mandiri.
“KUR Super Mikro ini merupakan kredit usaha dengan plafon hingga Rp10 juta dan bunga sangat ringan 3% efektif per tahun. Program ini tanpa agunan tambahan, ditujukan bagi pelaku UMKM pemula atau sedang merintis, serta memiliki jangka waktu 3 tahun (modal kerja) atau 5 tahun (investasi). Jadi sangat memudahkan pelaku UMKM,” terangnya.
Mendengar kredit tanpa agunan, senator Lia yang dikenal sebagai akademisi tersebut, gasspol mempertanyakan aspek kehati-hatian perbankan.
“Menarik sekali, namun bagaimana dengan prinsip prudential banking atau prinsip kehati-hatian? Sedangkan agunan seharusnya memiliki tugas utama untuk menjaga pembayaran atas kredit berjalan lancar,” ujarnya.
Menerima pernyataan kritis, Ossy menanggapi bahwa prinsip kehati-hatian diterapkan Bank Jatim melalui pendampingan pada debitur agar pembayaran bisa dilakukan sebagai konsekuensi atas lancarnya pendapatan usaha para debitur.
“Kami terus melakukan pendampingan agar usaha debitur sehat dan pembayaran atas kredit mereka pun lancar,” jelasnya.
Selain itu, Bank Mandiri juga menggandeng lembaga penjamin seperti Askrindo guna mendukung restrukturisasi kredit UMKM agar tetap sehat dan berkelanjutan.
Ossy berharap sinergi antara perbankan, regulator, dan pemerintah, termasuk DPD RI, terus diperkuat untuk menciptakan UMKM yang tangguh dan berdaya saing.
“Kami mendorong UMKM berkembang tidak hanya dengan modal, tetapi juga dengan kemandirian agar usahanya berkelanjutan,” pungkasnya. (*)
