Beda Keterangan soal Kemitraan MBG, BUMDes Plaosan Pertanyakan Transparansi SPPG 1 Babat
Lamongan, Pusatberitarakyat.com – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, menjadi sorotan. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 1 Babat diduga belum menjalin kerja sama penyediaan bahan baku dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kaffa Gemilang, Desa Plaosan.
Direktur BUMDes Kaffa Gemilang, Iwan Mardianto, menyayangkan kondisi tersebut. Ia menilai tidak adanya kerja sama dengan BUMDes setempat perlu menjadi perhatian, mengingat adanya regulasi yang mendorong sinergi antara SPPG dan potensi usaha desa dalam mendukung pelaksanaan program MBG.
Iwan menyebut BUMDes Kaffa Gemilang telah tercatat secara resmi di Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai distributor kebutuhan bahan baku MBG.
“Perpres No. 115 Tahun 2025 dengan tegas menyatakan bahwa SPPG harus bersinergi dengan BUMDes setempat. Apalagi BUMDes Kaffa Gemilang sudah terdaftar secara resmi di BGN sebagai distributor kebutuhan bahan baku MBG. Di Kabupaten Lamongan, hanya ada lima BUMDes yang terdaftar, dan salah satunya adalah BUMDes kami,” ujar Iwan.
Pihak SPPG Sebut Pengadaan Menjadi Kewenangan Mitra.
Sementara itu, Asisten Lapangan (Aslap) Yusuf memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengadaan bahan baku di SPPG 1 Babat.
Menurut Yusuf, proses pembelanjaan bahan baku tidak secara langsung menjadi kewenangan SPPG, melainkan berada di tangan pihak ketiga atau mitra.
“Terkait belanja itu sepenuhnya tanggung jawab mitra,” ungkap Yusuf.
Keterangan tersebut kemudian diperkuat dengan penjelasan dari Mitra SPPG, Tantri, ketika dikonfirmasi oleh pihak BUMDes. Tantri menyampaikan bahwa selama ini pihaknya telah memanfaatkan pasokan dari pelaku usaha lokal lainnya.
Menurutnya, sejumlah UMKM di wilayah setempat telah diakomodasi untuk memenuhi kebutuhan operasional SPPG.
Kepala SPPG Mengaku Belum Menerima Proposal.
Di sisi lain, Kepala SPPG 1 Babat, Tiara, memberikan keterangan berbeda. Ia mengaku belum mengetahui adanya pengajuan kerja sama secara resmi dari Pemerintah Desa maupun BUMDes Kaffa Gemilang.
“Kami tidak pernah menerima proposal pengajuan kerja sama antara BUMDes Kaffa Gemilang dengan SPPG,” tegas Tiara saat dikonfirmasi.
Adanya perbedaan keterangan antara pihak BUMDes, pelaksana lapangan, mitra SPPG, dan pengelola SPPG tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pola koordinasi serta mekanisme penyerapan potensi usaha lokal dalam pelaksanaan program MBG di Kecamatan Babat.
Persoalan ini juga menjadi perhatian terkait sejauh mana pelaku usaha dan BUMDes lokal dapat dilibatkan dalam rantai pasok program MBG, khususnya ketika terdapat BUMDes yang mengaku telah terdaftar sebagai distributor kebutuhan bahan baku di BGN.
Hingga berita ini diturunkan, perbedaan keterangan tersebut masih menjadi bagian yang perlu diklarifikasi lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait guna memastikan mekanisme kemitraan dan pengadaan bahan baku MBG berjalan secara transparan serta sesuai ketentuan yang berlaku. (Red)
