ASITA Bali Siapkan Musda, Fokus Perkuat Pariwisata Berkualitas
Bali, Pusatberitarakyat.com – Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Bali akan menggelar Musah Warah Daerah (Musda) ke XV.
Agenda musda yang dijadwalkan pada, 16 Oktober ini akan membahas arah dan strategi pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan ini, Ketua DPD ASITA Bali, I Putu Winastra, mengatakan Bali membutuhkan reposisi dalam menghadapi tantangan pariwisata yang semakin kompleks.
“Kita tidak bisa terus menjalankan pariwisata dengan pola yang sama. Bali membutuhkan repositioning,” ujar Winastra di Denpasar, Kamis (8/10/26).
Ia menambahkan, kepadatan wisatawan di sejumlah kawasan, menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengevaluasi kembali arah pembangunan pariwisata Bali.
“ASITA Bali menawarkan dua arah utama reposisi, yakni repositioning kelembagaan dan repositioning destinasi,” katanya.
Ia mengungkapkan, ASITA tidak ingin hanya menjadi organisasi yang menyuarakan kepentingan anggotanya. Lebih jauh, organisasi tersebut ingin memberikan masukan sekaligus solusi terhadap kebijakan pariwisata di Bali.
“Kami ingin ASITA menjadi organisasi yang tidak hanya berbicara mengenai kepentingan anggota, tetapi juga mampu memberikan kontribusi dan solusi terhadap kebijakan pariwisata Bali,” tandasnya.
Sementara, kata Winastra, dari sisi destinasi, ASITA mendorong pemerataan aktivitas wisata agar tidak terus terkonsentrasi di Bali Selatan. Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan pariwisata baru.
“Pemerataan destinasi bukan sekadar memindahkan wisatawan dari satu kawasan padat ke wilayah lainnya. Pemerataan harus menjadi strategi untuk mengurangi tekanan terhadap kawasan yang sudah jenuh sekaligus membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” tuturnya.
Dengan berkembangnya destinasi di berbagai wilayah kata Winastra, peluang ekonomi masyarakat lokal juga semakin terbuka, mulai dari UMKM, transportasi, akomodasi, restoran, pemandu wisata hingga sektor ekonomi kreatif.
“Pemerataan pariwisata juga berarti pemerataan kesempatan ekonomi,” ungkapnya.
Selain itu, ASITA Bali juga menyoroti persoalan usaha pariwisata yang berjalan tanpa legalitas atau tidak sesuai ketentuan. Winastra, menyebut praktik tersebut masih ditemukan dalam sejumlah sektor, termasuk penjualan paket wisata, akomodasi hingga jasa guiding.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak semata-mata dapat dilihat sebagai persaingan antara bisnis online dan offline. Persoalan yang lebih penting adalah memastikan seluruh pelaku usaha mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan aturan.
“Yang kami minta adalah satu hal: aturan harus berlaku secara konsisten kepada semua pelaku usaha. Yang legal harus mendapatkan kepastian. Yang belum memenuhi ketentuan harus dibina atau ditindak sesuai aturan,” tegasnya.
Ia menilai penerapan aturan yang tidak seragam dapat menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Pelaku usaha yang taat pajak, memiliki izin, menggunakan tenaga kerja lokal dan memenuhi seluruh kewajibannya, menurut Winastra, harus mendapatkan kepastian serta perlindungan.
Sementara pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan perlu mendapatkan pembinaan atau tindakan sesuai regulasi. Karena itu, ASITA Bali mendorong pemerintah memperkuat pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten, adil serta tidak tebang pilih.
Di sisi lain, Winastra menegaskan ASITA Bali tidak berada dalam posisi anti-investasi. Investasi tetap dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan pariwisata Bali. Namun, investasi harus berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi ekosistem ekonomi lokal.
ASITA mendorong adanya kemitraan yang sehat antara investor dan pengusaha lokal, termasuk Badan Pimpinan Wisata (BPW) yang legal dan profesional.
“Jangan sampai pertumbuhan investasi justru membuat pelaku usaha lokal kehilangan ruang untuk berkembang. Masyarakat Bali harus menjadi bagian dari pertumbuhan pariwisata, bukan hanya menjadi penonton,” tuturnya.
Keberadaan ASITA dalam KADIN Bali periode 2025–2030 juga dinilai menjadi bagian penting untuk memperkuat suara pelaku usaha perjalanan wisata dalam pembahasan kebijakan ekonomi dan pariwisata Bali.
ASITA ingin mengambil posisi sebagai jembatan antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan pariwisata.
Winastra menegaskan masa depan pariwisata Bali tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah wisatawan yang datang. Ukuran keberhasilan harus bergeser pada kualitas wisatawan, keberlanjutan destinasi dan pemerataan manfaat ekonomi.
“Masa depan pariwisata Bali bukan hanya tentang berapa banyak wisatawan yang datang. Yang lebih penting adalah bagaimana pariwisata memberikan manfaat yang berkualitas, berkelanjutan, dan semakin merata bagi masyarakat Bali,” jelasnya.
Melalui Musda XV ASITA Bali, seluruh pemangku kepentingan diajak melihat masa depan pariwisata dengan perspektif yang lebih luas.
Bukan hanya bagaimana Bali menerima wisatawan, tetapi bagaimana Bali mampu mengelola pertumbuhan pariwisata agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat. Tema “Repositioning The Future Tourism” pun menjadi refleksi sekaligus arah baru yang ingin dibangun ASITA Bali.
Bali, kata Winastra, tetap harus menjadi destinasi pariwisata dunia. Namun, pertumbuhan tersebut harus dibarengi tata kelola yang lebih baik, pemerataan destinasi, penegakan aturan yang konsisten, investasi yang memperkuat ekosistem lokal serta ruang yang lebih besar bagi masyarakat Bali.
“Bali harus tetap tumbuh. Tetapi pertumbuhan itu harus kita arahkan agar manfaatnya dapat dirasakan bersama,” tutupnya. (**)
