SURABAYA, pusatberitarakyat.com – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifhama, mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam memperluas jaringan perdagangan antardaerah. Menurut senator yang akrab disapa Ning Lia tersebut, misi dagang menjadi salah satu strategi penting untuk memperkuat posisi Jawa Timur sebagai motor penggerak ekonomi nasional.
Sepanjang 2026 hingga 17 November, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menggelar 11 kali misi dagang domestik. Program tersebut menjadi wadah untuk mempertemukan pelaku usaha, memperluas pasar produk unggulan, sekaligus memperkuat kerja sama ekonomi antardaerah.
Sejumlah kegiatan bahkan mencatat komitmen transaksi dalam jumlah besar. Misi dagang di Riau pada 8 Juli 2026 mencatat nilai transaksi Rp1,066 triliun. Sementara itu, kegiatan di Sulawesi Selatan pada 4 November mencapai Rp5,693 triliun dan di Jawa Barat pada 17 November membukukan Rp7,9 triliun.
Ning Lia menilai capaian tersebut menunjukkan pentingnya konektivitas perdagangan dalam mengoptimalkan potensi ekonomi daerah. Melalui kerja sama antardaerah, produk unggulan lokal tidak hanya dipasarkan di wilayah sendiri, tetapi juga berpeluang menembus pasar yang lebih luas.
“Sebelas kali misi dagang menunjukkan upaya nyata dalam memperluas jaringan perdagangan Jawa Timur. Saya mengapresiasi langkah Ibu Khofifah yang terus membuka peluang kerja sama ekonomi antardaerah, sehingga produk unggulan lokal memiliki kesempatan untuk berkembang dan bersaing,” ujar Ning Lia.
Menariknya, Ning Lia juga mengaitkan strategi penguatan perdagangan tersebut dengan pemikiran ekonom dan sejarawan Muslim, Ibnu Khaldun, dalam karya monumentalnya, Al-Muqaddimah.
Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa perkembangan peradaban dan kemakmuran masyarakat berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi, pembagian kerja, produktivitas, serta pertukaran barang. Semakin berkembang aktivitas ekonomi dan kerja sama antarmasyarakat, semakin besar pula peluang terciptanya kemakmuran.
Pemikiran tersebut dinilai relevan dengan upaya memperluas perdagangan antardaerah. Sebab, perdagangan bukan sekadar aktivitas jual beli, melainkan juga sarana mempertemukan hasil produksi, kebutuhan pasar, dan potensi ekonomi dari berbagai wilayah.
Dalam konteks Jawa Timur, Ning Lia memandang misi dagang dapat menjadi jembatan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperluas jaringan pemasaran.
“Semangat pemikiran Ibnu Khaldun mengingatkan kita bahwa kemakmuran masyarakat tidak dapat dilepaskan dari produktivitas, kerja sama, dan aktivitas perdagangan. Karena itu, misi dagang harus mampu memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha kecil, bukan sekadar menghasilkan angka transaksi yang besar,” ungkap senator alumni Universitas Airlangga tersebut.
Menurutnya, keberhasilan misi dagang tidak cukup diukur dari besarnya nilai transaksi atau komitmen kerja sama. Lebih dari itu, dampak ekonomi berkelanjutan harus menjadi perhatian, terutama dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan memperkuat daya saing UMKM.
Tidak hanya menyasar pasar domestik, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga terus memperluas jaringan perdagangan internasional. Misi dagang ke Hong Kong dilaporkan mencatat transaksi sebesar Rp12,038 triliun, sedangkan kegiatan di Arab Saudi menghasilkan potensi transaksi Rp6,7 triliun.
Ning Lia berharap penguatan perdagangan domestik dan internasional tersebut dapat membuka peluang lebih besar bagi produk unggulan Jawa Timur untuk dikenal di pasar yang lebih luas. Dengan demikian, kontribusi daerah terhadap perekonomian nasional juga semakin meningkat.
“Ketika perdagangan berkembang, produksi meningkat, tenaga kerja terserap, dan kesejahteraan masyarakat ikut tumbuh. Inilah esensi pembangunan ekonomi yang harus terus diperkuat, sehingga Jawa Timur bukan hanya menjadi pasar besar, tetapi juga penggerak ekonomi nasional,” tegas Ning Lia.
Baginya, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur dari besarnya nilai transaksi, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan perdagangan harus berjalan beriringan dengan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pelaku usaha.



























