SURABAYA, pusatberitarakyat.com – Persoalan utang piutang senilai sekitar Rp300 juta kini menyeret aset tanah yang disebut bernilai lebih dari Rp3 miliar ke dalam pusaran sengketa hukum. Perkara tersebut turut berdampak pada Joni, seorang penjual nasi goreng yang mengaku telah membeli sebagian tanah itu sejak 2010, tetapi kini menghadapi ancaman pengosongan.
Kasus ini mendapat perhatian Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifhama. Senator yang akrab disapa Ning Lia itu menyoroti ketimpangan antara nilai utang dan aset yang menjadi objek sengketa.
“Di sini kita bicara bagaimana peran negara. Yang diutang Rp300 juta sekian, sementara yang menjadi objek nilainya Rp3 miliar sekian. Di situ kita bicara aspek keadilan,” tegas Ning Lia.
Menurutnya, perbedaan nilai yang hampir mencapai sepuluh kali lipat tersebut perlu dicermati secara serius. Terlebih, apabila persoalan utang piutang berujung pada sengketa kepemilikan aset yang melibatkan pihak lain.
Perkara ini tidak hanya menyangkut Sri Indah Mujiati, yang disebut terlibat dalam hubungan dana talangan, tetapi juga Joni sebagai pihak yang mengaku telah membeli sebagian tanah tersebut.
Joni menceritakan, transaksi pembelian tanah itu berlangsung pada 2010. Saat itu, ia membeli tanah dari Sri Indah Mujiati dengan harga Rp170 juta. Namun, sertifikat tanah masih tercatat atas nama Sri Indah, sedangkan dokumen aslinya disebut berada di tangan pihak lain.
“Awalnya saya beli ke Bu Sri Indah Mujiati. Bu Sri ada sertifikat atas nama Bu Sri, resmi tahun 2010. Saya dikasih fotokopinya. Katanya sertifikat itu posisinya di pihak lain,” ungkap Joni.
Menurut penuturan Joni, persoalan mulai mencuat pada 2016 ketika muncul sengketa yang disebut berkaitan dengan hubungan utang piutang antara Sri Indah Mujiati dan seseorang bernama Tomi.
Joni mengaku tidak mengetahui secara terperinci hubungan hukum antara kedua pihak tersebut. Namun, ia mempertanyakan bagaimana persoalan yang awalnya disebut sebagai utang piutang dapat berujung pada proses peralihan hak atas tanah.
“Katanya awalnya utang piutang sama Pak Tomi. Kok bisa jadi jual beli, dibalik nama? Itu kan bagaimana?” ujarnya.
Persoalan semakin kompleks karena bidang tanah yang dibeli Joni belum dipisahkan dari sertifikat induk. Kondisi tersebut membuatnya belum memiliki sertifikat tersendiri atas nama pribadi, meskipun mengaku telah melakukan transaksi pembelian sejak 2010.
Joni kemudian mengaku menerima somasi pengosongan tanah dari pihak lain. Surat tersebut membuatnya mempertanyakan dasar tuntutan pengosongan terhadap tanah yang menurut pengakuannya telah dibeli dari Sri Indah.
“Saya tiba-tiba dikasih somasi untuk mengosongkan tanah. Saya itu beli ke Bu Sri. Yang kasih somasi kok orang lain. Saya enggak mau,” tegasnya.
Bagi Joni, persoalan tersebut bukan sekadar sengketa administrasi pertanahan. Ia merasa haknya sebagai pembeli harus mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.
“Saya betul-betul mempertahankan hak milik saya. Cuma saya memang belum punya sertifikat karena belum dipecahkan atas nama saya,” katanya.
Di sisi lain, dugaan persoalan dana talangan yang melibatkan Sri Indah juga membutuhkan penelusuran lebih lanjut. Riwayat pinjaman, perjanjian antara para pihak, proses peralihan sertifikat, serta dasar hukum penguasaan aset perlu diperiksa untuk mengetahui duduk perkara secara menyeluruh.
Ning Lia menilai negara perlu hadir untuk memastikan proses penyelesaian sengketa berjalan secara adil. Menurutnya, kepastian hukum tidak boleh mengabaikan perlindungan terhadap masyarakat yang merasa dirugikan.
Sorotan terhadap perbedaan nilai utang sekitar Rp300 juta dengan aset yang disebut mencapai Rp3 miliar menjadi perhatian penting dalam perkara ini. Sebab, penyelesaian sengketa harus mempertimbangkan fakta transaksi, keabsahan dokumen, serta hak setiap pihak yang terlibat.
Kasus tersebut juga menjadi pengingat bahwa persoalan hukum yang bermula dari hubungan utang piutang dapat berdampak luas ketika menyangkut aset bernilai besar dan melibatkan pihak ketiga.
Kini, Joni berharap hak atas tanah yang dibelinya sejak 2010 mendapatkan kepastian hukum. Ia juga berharap persoalan yang melibatkan pihak lain tidak serta-merta menghilangkan haknya sebagai pembeli.
Penyelesaian perkara ini masih membutuhkan pemeriksaan menyeluruh melalui mekanisme hukum. Dugaan praktik dana talangan bermasalah maupun keabsahan proses peralihan hak atas tanah harus dibuktikan berdasarkan dokumen dan fakta hukum yang sah.
Pada akhirnya, bukan hanya nilai aset miliaran rupiah yang menjadi persoalan. Ada hak masyarakat yang harus dilindungi dan kepastian hukum yang dinantikan.



























