SURABAYA, pusatberitarakyat.com – Perjuangan Sri Endah Mudjatip dalam menghadapi sengketa rumah yang ditaksir bernilai sekitar Rp3,1 miliar memasuki babak baru. Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menyatakan gugatan yang diajukan The Tomy terhadap Sri Endah tidak dapat diterima dalam putusan perkara Nomor 391/Pdt.G/2026/PN Sby, Kamis (19/11/2026).
Putusan tersebut menjadi perkembangan penting bagi Sri Endah, yang sebelumnya mengaku mengalami persoalan hukum bermula dari transaksi keuangan yang disebutnya sebagai hubungan utang-piutang.
Berdasarkan informasi amar putusan dalam sistem e-Court PN Surabaya, majelis hakim menerima eksepsi atau keberatan hukum yang diajukan pihak Tergugat. Majelis juga menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO). Selain itu, Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp1.610.000.
Perkembangan tersebut mendapat perhatian Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifhama, yang akrab disapa Ning Lia. Ia menilai perkara yang menyangkut hak kepemilikan rumah masyarakat perlu menjadi perhatian serius, terutama ketika terdapat perbedaan signifikan antara nilai transaksi keuangan dan nilai aset yang disengketakan.
“Putusan pengadilan harus kita hormati sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Namun, yang tidak kalah penting adalah bagaimana hukum benar-benar menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat. Jangan sampai seseorang yang awalnya hanya membutuhkan bantuan keuangan justru harus menghadapi ancaman kehilangan aset yang nilainya jauh lebih besar,” ujar Ning Lia.
Menurutnya, perkara tersebut menjadi pengingat pentingnya pengawasan terhadap transaksi keuangan yang melibatkan jaminan aset. Hal itu diperlukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan serta melindungi masyarakat dari praktik yang merugikan.
“Persoalan seperti ini bukan semata-mata soal siapa yang menang atau kalah di pengadilan. Ada aspek kemanusiaan, perlindungan hak milik, dan keadilan substantif yang harus diperhatikan. Kita tentu tidak ingin masyarakat kecil menjadi pihak yang paling dirugikan akibat ketimpangan posisi dalam sebuah transaksi,” kata alumnus Universitas Airlangga tersebut.
Berawal dari Transaksi Keuangan
Berdasarkan keterangan pihak Sri Endah, sengketa tersebut bermula dari transaksi keuangan pada 2013. Sri Endah mengaku menerima dana sekitar Rp368,5 juta setelah dilakukan pemotongan dari pinjaman yang diajukannya.
Persoalan kemudian berkembang menjadi sengketa kepemilikan rumah. Sementara itu, berdasarkan penilaian aset yang disampaikan pihak Sri Endah, rumah tersebut memiliki nilai sekitar Rp3,172 miliar pada 2022.
Perbedaan nilai antara dana yang diterima dan aset yang menjadi objek sengketa inilah yang sebelumnya menjadi perhatian Ning Lia. Ia berharap persoalan tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat dalam transaksi keuangan yang melibatkan aset bernilai tinggi.
Meski demikian, putusan gugatan tidak dapat diterima atau NO perlu dipahami secara tepat. Putusan tersebut berkaitan dengan aspek hukum atau formal gugatan dan tidak serta-merta merupakan putusan yang menentukan pokok perkara maupun menetapkan secara final siapa pemilik sah objek sengketa.
Alasan lengkap majelis hakim menerima eksepsi perlu merujuk pada salinan resmi putusan pengadilan.
Kuasa Hukum Apresiasi Putusan
Sementara itu, Nurul Hidayat, S.H., dari Kantor Hukum Mulyadi & Partners Law Firm dan NAWA TIRTA LAW FIRM, menyampaikan apresiasi kepada Majelis Hakim PN Surabaya yang telah memeriksa dan memutus perkara Nomor 391/Pdt.G/2026/PN Sby.
Menurutnya, putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memeriksa dan memutus perkara ini secara objektif, profesional, dan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan. Kami percaya bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa keberpihakan, sehingga masyarakat tetap memiliki harapan dan kepercayaan terhadap tegaknya supremasi hukum,” ujar Nurul Hidayat.
Hingga informasi putusan tersebut diakses, status berkekuatan hukum tetap (BHT) dalam sistem e-Court PN Surabaya belum tercantum. Dengan demikian, pihak Penggugat masih memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ning Lia berharap seluruh proses hukum berjalan secara transparan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya menghormati mekanisme peradilan serta tidak mendahului keputusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap.



























