Setelah 18 Tahun Penantian, RUU Perampasan Aset Resmi Disahkan DPR Menjadi UU
Jakarta, Pusatberitarakyat.com – DPR RI resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 pada Kamis, 19 November 2026. Pengesahan ini menandai berakhirnya proses pembahasan selama sekitar 18 tahun sejak 2008.
“Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?” kata Ketua DPR RI Puan Maharani disusul ketukan palu persetujuan, dikutip dari antara.
Adapun, pembicaraan tingkat I RUU Perampasan Aset rampung sehari sebelumnya, Rabu (18/11). Dalam rapat kerja bersama pemerintah itu, Komisi III DPR RI menyetujui RUU tersebut diteruskan ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan terakhir.
Diketahui, panitia kerja (panja) telah membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM), terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Dalam pembahasannya, Komisi III DPR RI tercatat telah menggelar 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) maupun rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap aspirasi masyarakat, pakar, hingga organisasi. Rapat-rapat itu digelar sejak September 2025.
Semula, DPR menargetkan RUU itu selesai pada 15 Desember 2026, tetapi kini sudah selesai pada 19 November 2026. Artinya, RUU itu tuntas satu bulan kurang sebelum tenggat waktunya. (***)
#Indonesia2045
#IndonesiaEmas2045


























