LAMONGAN, pusatberitarakyat.com – Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tidak selalu berorientasi pada pembangunan ruang kelas baru. Program pemerintah tersebut memiliki cakupan pekerjaan yang lebih luas, yakni memperbaiki, membangun, serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah.
Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Revitalisasi Satuan Pendidikan, kegiatan revitalisasi dapat mencakup rehabilitasi bangunan sekolah, pembangunan ruang kelas baru, pembangunan ruang penunjang pendidikan, hingga pembangunan unit sekolah baru.
Dengan demikian, sekolah penerima bantuan revitalisasi tidak otomatis harus mendapatkan bangunan ruang kelas baru. Jenis pekerjaan disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan, tingkat kerusakan, kebutuhan fasilitas pendidikan, serta hasil verifikasi dan penetapan pemerintah.
Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), pekerjaan revitalisasi dapat berupa rehabilitasi ruang kelas yang mengalami kerusakan sedang maupun berat. Selain itu, kegiatan juga dapat mencakup perbaikan perpustakaan, ruang guru, ruang kepala sekolah, toilet, sanitasi, serta fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar lainnya.
Pada prinsipnya, program tersebut bertujuan memastikan lingkungan pendidikan menjadi lebih aman, layak, nyaman, serta mampu mendukung proses pembelajaran bagi peserta didik.
Di sisi lain, pelaksanaan proyek revitalisasi sekolah juga membutuhkan pengawasan agar seluruh pekerjaan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
Masyarakat perlu memahami bahwa setiap sekolah penerima bantuan dapat memiliki rincian pekerjaan yang berbeda. Oleh karena itu, penilaian terhadap pelaksanaan proyek tidak cukup hanya dengan melihat bentuk bangunan yang berdiri, tetapi juga harus mengacu pada dokumen perencanaan dan spesifikasi teknis.
Beberapa dokumen penting yang dapat dijadikan dasar pengawasan antara lain surat keputusan (SK) penetapan sekolah penerima bantuan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar rencana teknis, rencana kerja, spesifikasi pekerjaan, volume pekerjaan, serta laporan realisasi pelaksanaan.
Kesesuaian antara dokumen perencanaan, penggunaan anggaran, dan hasil pekerjaan fisik di lapangan menjadi aspek penting untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
Selain itu, transparansi informasi dalam pelaksanaan program juga merupakan bagian penting dari akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Pelaksanaan revitalisasi sekolah yang menggunakan anggaran negara merupakan bagian dari program pelayanan publik di bidang pendidikan. Karena itu, keterbukaan informasi mengenai jenis pekerjaan, nilai bantuan, dan perkembangan pembangunan menjadi hal yang penting.
Pengawasan masyarakat dan media diperlukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai ketentuan, tanpa mengganggu proses pembangunan maupun mengabaikan aspek keselamatan pekerja dan peserta didik.
Dengan memahami ruang lingkup program revitalisasi, masyarakat diharapkan tidak keliru mengartikan bahwa seluruh bantuan pemerintah untuk sekolah harus diwujudkan dalam bentuk pembangunan ruang kelas baru.
Substansi utama revitalisasi adalah meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan berdasarkan kebutuhan nyata masing-masing sekolah, sehingga anggaran yang dialokasikan dapat memberikan manfaat maksimal bagi dunia pendidikan.
Jenis Pekerjaan dalam Program Revitalisasi SD.
Pada intinya, program revitalisasi sekolah jenjang SD tidak selalu berupa pembangunan ruang kelas baru.
Program revitalisasi satuan pendidikan merupakan kegiatan peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah. Bentuk pekerjaannya disesuaikan dengan hasil identifikasi kondisi bangunan, kebutuhan sekolah, serta jenis bantuan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Artinya, revitalisasi dapat berupa pembangunan baru, rehabilitasi, maupun peningkatan fasilitas sekolah yang sudah ada.
Berikut beberapa jenis pekerjaan yang dapat tercakup dalam program revitalisasi SD:
1. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)
– Membangun ruang kelas baru.
– Menambah kapasitas ruang belajar.
– Mengganti bangunan lama yang sudah tidak layak sesuai perencanaan.
2. Rehabilitasi Ruang Kelas
– Memperbaiki atap, plafon, dan rangka bangunan.
– Memperbaiki lantai, dinding, pintu, dan jendela.
– Memperbaiki struktur bangunan yang mengalami kerusakan.
3. Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Pendukung
– Perpustakaan.
– Laboratorium.
– Ruang guru dan ruang kepala sekolah.
– Toilet atau fasilitas sanitasi.
– Unit Kesehatan Sekolah (UKS).
– Ruang penunjang kegiatan pembelajaran lainnya.
4. Peningkatan Sarana dan Prasarana
– Perbaikan instalasi listrik.
– Penyediaan fasilitas sanitasi.
– Peningkatan aksesibilitas.
– Perbaikan lingkungan sekolah.
Dasar Hukum dan Ruang Lingkup Revitalisasi.
Salah satu dasar hukum yang menjadi acuan pelaksanaan program ini adalah Permendikdasmen Nomor 19 Tahun 2025 tentang Revitalisasi Satuan Pendidikan.
Dalam ketentuan tersebut, ruang lingkup revitalisasi mencakup sejumlah kegiatan, di antaranya:
– Rehabilitasi ruang kelas yang mengalami kerusakan sedang atau berat.
– Pembangunan ruang kelas baru.
– Pembangunan ruang lainnya sebagai fasilitas penunjang pendidikan.
– Pembangunan unit sekolah baru.
Untuk pelaksanaan program tahun 2026, pemerintah juga menjelaskan bahwa revitalisasi dapat mencakup penataan lingkungan sekolah dan peningkatan fasilitas sanitasi, termasuk penyediaan sumber air bersih.
Bagi masyarakat, pemerhati pendidikan, maupun insan pers yang melakukan kontrol sosial dan peliputan proyek revitalisasi SD di Kabupaten Lamongan, terdapat hal penting yang perlu diperhatikan.
Jangan langsung mengasumsikan bahwa seluruh anggaran bantuan revitalisasi digunakan untuk membangun ruang kelas baru. Setiap sekolah dapat memiliki jenis pekerjaan, volume kegiatan, serta nilai anggaran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan yang telah ditetapkan.
Poin penting: Setiap sekolah dapat memiliki menu pekerjaan dan nilai anggaran yang berbeda. Oleh karena itu, kesesuaian antara RAB, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, serta kondisi fisik bangunan di lapangan menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dalam pengawasan.
Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berfokus pada hasil bangunan yang terlihat secara fisik, tetapi juga memastikan seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai perencanaan, spesifikasi teknis, ketentuan program, dan penggunaan anggaran yang telah ditetapkan.
PERSYARATAN SEKOLAH SEBELUM MENDAPATKAN PROGRAM REVITALISASI KEMENDIKDASMEN TAHUN 2026
Sebelum sebuah sekolah mendapatkan bantuan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), terdapat sejumlah persyaratan administrasi, teknis, dan kondisi sarana-prasarana yang harus dipenuhi.
Tidak cukup hanya mengajukan permohonan atau proposal. Sekolah harus masuk dalam usulan pemerintah daerah, memenuhi kriteria yang ditentukan, kemudian melalui proses verifikasi dan penetapan oleh pemerintah pusat.
Berikut sejumlah persyaratan dan tahapan yang perlu diperhatikan dalam program revitalisasi sekolah tahun anggaran 2026.
1. Persyaratan Administrasi Sekolah Penerima Revitalisasi
Secara umum, sekolah yang diusulkan mendapatkan bantuan revitalisasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
– Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).
– Menerima Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
– Memperbarui dan mengisi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) selama dua tahun terakhir.
– Memiliki dokumen kepemilikan lahan yang sah.
– Lahan dan bangunan sekolah tidak dalam status sengketa.
– Memiliki kondisi sarana dan prasarana yang memang membutuhkan revitalisasi.
Untuk sekolah negeri, dokumen kepemilikan lahan harus atas nama pemerintah daerah, UPTD, atau satuan pendidikan sesuai ketentuan. Sementara itu, untuk sekolah swasta, dokumen kepemilikan harus atas nama yayasan atau badan hukum nirlaba sesuai persyaratan program.
2. Persyaratan Teknis yang Harus Disiapkan Sekolah
Selain persyaratan administrasi, sekolah juga perlu menyiapkan sejumlah dokumen teknis, antara lain:
– Dokumen status dan luas lahan siap bangun.
– Foto kondisi kerusakan bangunan dengan geotagging dari enam sudut berbeda.
– Formulir tingkat kerusakan bangunan sesuai ketentuan teknis Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
– Hasil pemeriksaan atau penilaian tingkat kerusakan yang ditandatangani oleh surveyor.
Khusus untuk pembangunan fasilitas baru, sekolah harus memiliki luas lahan atau area siap bangun yang sesuai dengan jenis bangunan yang direncanakan.
3. Bagaimana Proses Sekolah Mendapatkan Bantuan Revitalisasi?
Secara umum, proses pengusulan hingga penetapan penerima bantuan revitalisasi melalui beberapa tahapan:
Pertama, pendataan kondisi sekolah. Kondisi bangunan, ruang kelas, dan fasilitas sekolah dicatat melalui Dapodik serta pendataan sarana dan prasarana pendidikan.
Kedua, pengusulan oleh pemerintah daerah. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengusulkan sekolah yang dinilai membutuhkan revitalisasi berdasarkan kondisi dan kebutuhan sarana-prasarana.
Ketiga, penentuan prioritas. Pemerintah daerah melakukan penajaman prioritas berdasarkan kondisi kerusakan bangunan dan kebutuhan masing-masing sekolah.
Keempat, pemeriksaan kelengkapan dokumen. Sekolah melengkapi dokumen administrasi, foto kerusakan, data lahan, serta formulir teknis sesuai ketentuan.
Kelima, verifikasi pemerintah pusat. Kemendikdasmen melakukan pemeriksaan terhadap usulan dan kelengkapan dokumen sekolah calon penerima bantuan.
Keenam, penetapan penerima bantuan. Sekolah yang memenuhi kriteria dan ditetapkan oleh pemerintah pusat menjadi penerima Program Revitalisasi Satuan Pendidikan.
4. Sekolah Mana yang Menjadi Prioritas?
Dalam kebijakan revitalisasi tahun 2026, pemerintah memberikan perhatian terhadap beberapa kategori sekolah, di antaranya:
– Sekolah dengan tingkat kerusakan bangunan berat.
– Sekolah yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
– Sekolah yang terdampak bencana.
– Sekolah yang paling membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
Namun, pemenuhan persyaratan administrasi tidak otomatis menjamin sekolah mendapatkan bantuan. Penetapan tetap bergantung pada hasil verifikasi, prioritas program, ketersediaan anggaran, dan keputusan pemerintah pusat.
Kesimpulan
Sebelum mendapatkan bantuan revitalisasi, sekolah harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, memiliki kebutuhan sarana-prasarana yang dapat dipertanggungjawabkan, serta melalui proses pengusulan, verifikasi, dan penetapan pemerintah pusat.
Dengan demikian, program revitalisasi bukan sekadar bantuan pembangunan fisik, melainkan upaya pemerintah meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan kebutuhan masing-masing sekolah. (Redaksi)


























