Bersama Komite SMP Khadijah, DPD RI Lia Istifhama Bicara Zonasi Sekolah, Selaras Dengan Wapres Gibran?
Surabaya, pusatberitarakyat.com – Seperti diketahui, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada beberapa kali kesempatan menyuarakan gagasan penghentian jalur zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Ia menilai implementasi kebijakan tersebut tak cukup siap dan acap kali menciptakan ketidakadilan di lapangan. Bahkan, pada 11/11/24 lalu wapres termuda di Indonesia itu telah meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti untuk menghapus sistem zonasi.
Hal ini tentu menuai atensi publik, karena sistem zonasi memang kerap menuai pro dan kontra di tengah masyarakat sejak efektif berjalan dalam proses PPDB melalui Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Lantas apakah penghentian jalur zonasi ini bakal menjadi solusi tepat bagi kemajuan pendidikan? Pertanyaan tersebut ternyata menjadi salah satu tema menarik yang dikaji anggota Komite III DPD RI Lia Istifhama bersama Komite SMP Khadijah, Jumat, 27/12/24 pagi.
“Seiring waktu, kebijakan sistem zonasi memang mengalami penyesuaian, diantaranya empat jalur seleksi untuk sekolah negeri, yakni jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua, dan jalur prestasi. Namun pada kenyataan di lapangan, penyesuaian ini masih menimbulkan polemik. Salah satu sebabnya ada celah upaya wali murid untuk melakukan upaya khusus agar anak bisa masuk sekolah negeri, salah satunya mengubah KK dan sebagainya.”
“Sedangkan dalam sudut sekolah swasta, sistem zonasi menyebabkan sekolah swasta yang berdekatan dengan sekolah negeri, semakin kehilangan siswa baru akibat orang tua selalu mengedepankan sekolah negeri. Hal ini karena ternyata sistem zonasi membuka peluang bertambahnya kuota siswa baru akibat orang tua yang anaknya gagal masuk negeri, selalu mencoba meminta tambahan kuota. Sehingga kian sedikit peluang sekolah swasta untuk mendapatkan tambahan siswa baru.”
“Selain itu, sistem zonasi memang menimbulkan perbedaan terkait penerimaan siswa baru. Jika dulu sekolah negeri lebih diutamakan jalur raport sehingga siswa yang sekiranya dari awal tidak bisa masuk negeri, pasti lekas mendaftar masuk sekolah swasta. Tapi dengan zonasi, masyarakat masih terus berupaya memasukkan anaknya ke negeri, jika gagal jalur zonasi, maka jalur afirmasi, dan seterusnya. Semua dicoba dan jika sudah mentok gagal, ternyata berpengaruh kepada psikis anak yang mana anak memilih abstain bersekolah agar tahun depannya mencoba masuk sekolah negeri.”
Lebih lanjut, realita tersebut menurutnya memang tidak semata karena sistem jalur zonasi, namun dampak berkepanjangan akibat sistem zonasi yang ternyata membuat sekolah negeri memiliki preferensi tinggi daripada sekolah swasta pada umumnya.
“Tujuan zonasi tentu mulia, yaitu menghapus istilah sekolah favorit dengan maksud pemerataan mutu pendidikan, dan penguatan nilai sosial agar anak bersekolah tidak jauh dari tempat tinggalnya. Namun perkembangan yang terjadi, preferensi sekolah swasta yang ternyata kian ditinggalkan. Ini juga problem. Sekalipun, ada beberapa sekolah swasta yang sangat terjaga preferensinya dan selalu diunggulkan masyarakat, SMP Khadijah misalnya,” imbuh ning Lia.
Atas dasar itulah, ning Lia dan pengurus Komite SMP Khadijah Surabaya berdialog terkait sistem zonasi dan terkait preferensi pendidikan, terutama terhadap sekolah menengah pertama.
Selain itu, diskusi juga mengkaji tentang kurikulum yang berlaku saat ini, yaitu kurikulum Deep Learning.
“Konsep kurikulum deep learning yang saat ini diterapkan pemerintah, tentu menjadi konsep pembelajaran yang kita dukung bersama karena ini sebagai inovasi dan bentuk akselerasi peningkatan aspek kognitif siswa menuju Indonesia Emas kelak,” jelas ning Lia.
Senada dengannya, Kepala Sekolah SMP Khadijah, Umi Muntafi’ah, juga menyampaikan dukungann pada pembelajaran deep learningg.
“Kurikulum terbaru, yaitu Deep Learning, sangat kita sambut positif karena terkait pendekatan pembelajaran berbasis teknologi dan sistem yang memanfaatkan jaringan saraf tiruan (neural networks) untuk menganalisis data dan mengambil keputusan. Konsep ini sangat bermanfaat karena tidak hanya terbatas pada penggunaan teknologi untuk memahami konsep-konsep baru, tetapi juga pada desain kurikulum yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan analitisnya.”
“Melalui deep learning, semoga siswa mampu memiliki pengembangan aplikasi berbasis kecerdasan buatan dan berpikir kritis dan kreatif dengan menafsirkan data dan menghasilkan solusi berbasis teknologi,” tandasnya.
