Dukung MBG Berkelanjutan, Aliansi Jogja Kembali untuk Negeri Dorong Lahirnya Undang-Undang MBG
Yogyakarta, Pusatberitarakyat.com – Gerakan Konsolidasi Jogja Kembali untuk Negeri dipelopori oleh HMD-GEMAS DIY, GAPEMBI DIY dan REL MBG DIY yang dilaksanakan di Monumen Jogja Kembali pada hari Rabu, (08/07/2026). Gerakan ini sebagai wujud nyata dukungan untuk mensukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pengurus HMD-GEMAS, GAPEMBI, REL MBG, pelaku UMKM dan ribuan relawan serta simpatisan pendukung MBG.
Ketua Relawan MBG (REL MBG) DIY, Asep Susilo AS dalam orasinya menegaskan bahwa konsolidasi ini bukan sekadar ajang kumpul bersama, melainkan momentum penting untuk menyatukan visi dan dan misi dalam memberikan pembinaan khusus kepada para relawan.
“Konsolidasi yang didasari rasa kesadaran dan kebersamaan ini ditujukan untuk meningkatkan semangat dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis sebagai program strategis nasional. Kami memberikan arah dan pembinaan agar para relawan bisa bekerja dengan hati dan penuh tanggungjawab, memberikan hasil yang optimal, serta memegang prinsip, profesionalitas dan tanggung jawab,” tuturnya.
Kami juga berharap adanya kepastian hukum terkait status relawan supaya bisa menjadi status pekerja sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Sehingga tidak menimbulkan polemik dikalangan masyarakat.
Dalam kesempatan ini, Nurkholis Ketua Gapembi DIY menyampaikan bahwa seluruh elemen MBG mulai dari mitra, relawan, hingga pemasok supplier berkomitmen untuk memberikan andil pemikiran demi menyukseskan program krusial ini. Namun, ia mengingatkan agar kepemimpinan yang baru tidak serta-merta mengabaikan aturan-aturan teknis yang telah berjalan sebelumnya.
Gapembi DIY secara terbuka mendorong agar program ini segera dipayungi oleh regulasi setingkat undang-undang.
“Kami ingin mendapatkan kepastian hukum, kami juga mendorong adanya Undang-Undang MBG. Ini adalah Program Strategis Nasional yang sangat penting. Jadi program ini harus dipayungi dengan undang-undang agar keberlanjutan dan juga kepastian bagi semua pelaku di MBG ini bisa terjamin oleh hukum,” ujarnya.
Sedangkan Ketua HMD-GEMAS DIY, A. Supriyanto atau dikenal mas Iyan juga menjelaskan bahwa kegiatan Konsolidasi aksi yang dilakukan berakar dari keresahan para pelaksana program di tingkat bawah. Menurutnya, sistem tata kelola yang dikeluarkan BGN saat ini belum memenuhi kajian khusus, sehingga implementasinya justru menimbulkan benturan.
“HMD GEMAS DIY juga mendorong BGN untuk segera melakukan diskusi dua arah bersama tim ahli agar gejolak sosial-ekonomi di berbagai provinsi dapat diredam. BGN diminta tidak menutup mata terhadap aspirasi riil dari lapisan bawah,” Pungkas iyan. (Red)
