Kaji Ghofur, Bertemu dengan Serikat Pekerja Migran di Desa Payaman, Kecamatan Solokuro.
Lamongan,Pusayberitarakyat.com – Calon Bupati Lamongan nomor urut 01, H. Abdul Ghofur, menggelar audiensi dan menampung aspirasi dari serikat pekerja migran dan purna pekerja migran di Desa Payaman, Kecamatan Solokuro. Pertemuan yang dihadiri oleh berbagai perwakilan pekerja migran ini membahas sejumlah isu penting terkait kesejahteraan dan perlindungan pekerja migran.
Dalam kesempatan tersebut, H. Abdul Ghofur menyoroti pentingnya pemanfaatan program Desa Migran Produktif (Desmigratif) sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja migran dan mereka yang sudah purna tugas. “Program Desmigratif ini memiliki peran strategis dalam membantu pekerja migran dan keluarga mereka untuk berdaya secara ekonomi melalui pelatihan keterampilan dan akses permodalan,” ujarnya.
Selain itu, H. Abdul Ghofur juga menekankan pentingnya perlindungan bagi pekerja migran. “Perlindungan bagi para pekerja migran, baik yang masih bekerja di luar negeri maupun yang sudah kembali, harus menjadi prioritas. Kita harus pastikan bahwa mereka mendapat hak-hak yang layak dan perlindungan hukum yang memadai,” tegasnya.
Audiensi juga mengangkat isu dinamika pemulangan jenazah pekerja migran, yang mengalami tantangan selama masa pandemi COVID-19. “Saat pandemi, kita banyak belajar tentang bagaimana proses pemulangan jenazah pekerja migran yang tidak mudah. Pemerintah harus bisa merespons cepat agar keluarga yang ditinggalkan tidak merasa dipersulit,” kata salah satu peserta audiensi.
Dalam sesi dialog, para pekerja migran yang telah purna tugas mengungkapkan kekhawatiran mereka terkait keberlanjutan pekerjaan setelah kembali ke tanah air. Menanggapi hal ini, H. Abdul Ghofur menyampaikan pentingnya **pembinaan pasca-kerja bagi para purna pekerja migran**. “Pemerintah daerah harus hadir dengan program-program yang membantu para purna pekerja migran untuk beradaptasi dan kembali bekerja, baik dengan membuka usaha mandiri maupun beralih ke sektor pekerjaan lain,” jelasnya.
Lebih lanjut, H. Abdul Ghofur menegaskan komitmennya dalam membangun infrastruktur untuk kesejahteraan pekerja migran dengan menyerap anggaran APBD sebesar 3,5 triliun rupiah. “Anggaran ini akan kami gunakan untuk membangun infrastruktur yang menunjang pembinaan para pekerja migran, termasuk program pelatihan dan akses modal usaha. Selain itu, kami juga akan mempermudah perizinan usaha bagi para purna pekerja migran yang ingin memulai usaha baru, sehingga mereka tidak terhambat oleh birokrasi yang berbelit-belit,” paparnya.
H. Abdul Ghofur menyampaikan bahwa keterlibatan langsung pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja migran akan menjadi salah satu prioritas utamanya jika terpilih sebagai Bupati Lamongan. “Kami tidak bisa membiarkan pekerja migran ini bekerja dan berjuang sendirian. Pemerintah harus hadir di setiap fase kehidupan mereka, mulai dari sebelum keberangkatan, selama bekerja, hingga ketika kembali ke tanah air. Kami juga akan terus mengawal program-program seperti Desmigratif agar lebih efektif dan merata di seluruh wilayah yang menjadi kantong-kantong pekerja migran.”
Tak hanya itu, dalam audiensi tersebut, H. Abdul Ghofur juga menegaskan bahwa dirinya telah menyiapkan langkah-langkah konkret untuk mengoptimalkan pemanfaatan APBD dalam pembangunan infrastruktur dan program pengembangan keterampilan bagi pekerja migran dan purna pekerja migran. “Kita memiliki APBD sebesar 3,5 triliun rupiah. Ini bukan angka kecil, dan akan kami gunakan sebaik mungkin untuk membangun fasilitas-fasilitas yang mendukung pelatihan keterampilan bagi pekerja migran agar mereka bisa lebih mandiri saat kembali. Selain itu, **izin usaha akan kita permudah** agar mereka tidak lagi terhalang oleh birokrasi yang panjang dan rumit,” tambahnya.
Para peserta audiensi menyambut positif komitmen yang disampaikan oleh H. Abdul Ghofur. Mereka berharap calon Bupati nomor urut 01 ini dapat terus memperjuangkan nasib pekerja migran, terutama dalam aspek perlindungan dan peningkatan kesejahteraan.
Salah satu purna pekerja migran yang hadir, Ibu Siti, menyampaikan harapannya, “Kami ingin ada jaminan perlindungan bagi kami, baik saat kami bekerja di luar negeri maupun setelah kami kembali. Selain itu, kesempatan kerja dan usaha yang lebih mudah dijangkau, sangat kami butuhkan agar kami bisa hidup lebih baik di tanah air,” katanya.
Menanggapi aspirasi ini, H. Abdul Ghofur menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja migran akan diperkuat, dengan berkoordinasi bersama pemerintah pusat serta dinas-dinas terkait. “Kami tidak akan tinggal diam melihat hak-hak pekerja migran diabaikan. Setiap warga negara, termasuk pekerja migran, berhak mendapatkan perlindungan yang setara, baik di dalam maupun luar negeri,” tutupnya dengan tegas.
Acara audiensi berakhir dengan suasana yang penuh kehangatan, dan para pekerja migran maupun purna pekerja migran berharap agar janji dan komitmen yang disampaikan bisa direalisasikan untuk kebaikan bersama. (**)