Mentalitas Lama yang Bertahan: Pejabat Dipuja, Rakyat Terpinggirkan.
Lamongan, Pusatberitarakyat.com – Fenomena pejabat yang dipersepsikan “lebih tinggi” daripada rakyat masih menjadi realitas sosial yang sulit dipungkiri di Indonesia. Meski sistem pemerintahan telah lama menganut prinsip demokrasi, praktik sosial di lapangan justru menunjukkan adanya jurang relasi yang lebar antara penguasa dan masyarakat.
Secara normatif, pejabat publik adalah pelayan masyarakat. Namun dalam praktiknya, relasi tersebut kerap berbalik arah. Pejabat tampil sebagai figur yang harus dihormati secara berlebihan, bahkan dalam banyak kasus diposisikan layaknya “kelas sosial di atas” rakyat.
Pengamat sosial menilai, kondisi ini tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari warisan budaya feodal yang belum sepenuhnya hilang. Dalam kultur tersebut, kekuasaan identik dengan kehormatan dan posisi tinggi, sementara masyarakat ditempatkan sebagai pihak yang harus tunduk.
“Ini bukan sekadar soal jabatan, tapi soal cara pandang. Kita masih mewarisi pola pikir bahwa yang punya kekuasaan itu lebih tinggi derajatnya.”
Simbol-simbol kekuasaan turut memperkuat persepsi tersebut. Penggunaan fasilitas negara, pengawalan ketat, hingga protokoler yang berlapis-lapis menciptakan jarak psikologis antara pejabat dan rakyat. Alih-alih mendekatkan, atribut tersebut justru membangun tembok eksklusivitas.
Di sisi lain, ketimpangan akses terhadap pengambilan keputusan juga memperparah situasi. Pejabat memiliki kendali atas kebijakan dan distribusi sumber daya, sementara masyarakat berada pada posisi menunggu dan bergantung. Relasi ini menciptakan rasa segan, bahkan takut, yang semakin mengukuhkan hierarki sosial.
Ironisnya, kondisi ini tidak hanya dipelihara oleh elite, tetapi juga oleh masyarakat sendiri. Budaya “mengagungkan jabatan” masih kuat, terlihat dari cara sebagian warga memperlakukan pejabat dengan sikap berlebihan, mulai dari bahasa hingga perilaku.
Padahal dalam sistem demokrasi, legitimasi kekuasaan berasal dari rakyat. Artinya, pejabat sejatinya adalah mandat publik, bukan entitas yang berada di atasnya.
Minimnya praktik komunikasi yang setara juga menjadi persoalan. Akses masyarakat untuk berdialog langsung dengan pejabat sering kali terbatas oleh birokrasi panjang. Situasi ini memperkuat kesan bahwa pejabat adalah figur yang jauh dan sulit dijangkau.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka demokrasi berisiko hanya menjadi formalitas, sementara dalam praktiknya tetap berjalan dalam bayang-bayang feodalisme modern.
“Selama rakyat masih merasa ‘di bawah’, dan pejabat merasa ‘di atas’, maka demokrasi tidak akan pernah benar-benar setara.”
Perubahan, menurut para pengamat, harus dilakukan dari dua arah. Pejabat dituntut mengembalikan esensi sebagai pelayan publik dengan membuka ruang komunikasi yang lebih egaliter. Sementara masyarakat perlu mengubah cara pandang, bahwa menghormati tidak berarti menempatkan diri lebih rendah. (Red)
