91 Desa Rawan Kekeringan, FKBN Dorong Lamongan Ubah Paradigma dari Tangki Air ke Ketahanan Air
Lamongan, Pusatberitarakyat.com — Kekeringan kembali menjadi persoalan serius di Kabupaten Lamongan. Di tengah upaya pemerintah menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: mengapa persoalan kekeringan terus berulang, sementara wilayah yang rawan sebenarnya sudah dapat dipetakan jauh sebelum musim kemarau mencapai puncaknya?
Data terbaru menunjukkan, hingga 18 Agustus 2026, BPBD Kabupaten Lamongan telah menyalurkan air bersih ke 15 desa di sembilan kecamatan, mencakup 22 dusun dengan penerima manfaat mencapai 3.095 kepala keluarga. BPBD menyiapkan lima armada truk tangki beserta tandon, terpal dan jeriken untuk mendukung distribusi.
Namun persoalannya jauh lebih besar.
Hasil pemetaan terbaru BPBD menunjukkan 91 desa di 15 kecamatan masuk wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan, mencakup 168 dusun. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan kritis dan 47 desa masuk kategori langka air.
Angka tersebut semestinya tidak hanya dibaca sebagai daftar wilayah yang membutuhkan dropping air.
Justru sebaliknya, angka itu harus menjadi alarm kebijakan.
Sebab jika wilayah rawan sudah diketahui, pertanyaan berikutnya adalah: apa yang sudah dilakukan untuk membuat masyarakat di wilayah tersebut tidak lagi bergantung pada bantuan air ketika kemarau tiba?
Problem Utama: Penanganan Masih Dominan Reaktif.
Distribusi air bersih merupakan tindakan yang tepat dalam kondisi darurat. Bahkan pemerintah memang berkewajiban memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan dasar ketika sumber air mengalami krisis.
Tetapi secara kebijakan publik, dropping air merupakan intervensi hilir.
Ia menyelesaikan persoalan konsumsi hari ini, tetapi belum tentu menyelesaikan persoalan ketersediaan air untuk bulan atau tahun berikutnya.
Di sinilah problematika kekeringan Lamongan perlu dibaca lebih kritis.
Apabila setiap musim kemarau masyarakat kembali menunggu truk tangki, maka pemerintah perlu mengevaluasi apakah sistem ketahanan air di wilayah rawan sudah bekerja secara optimal.
Terlebih, pada April 2026 Pemkab Lamongan sendiri telah menyatakan memperkuat strategi antisipasi dan mitigasi kemarau untuk menjaga produksi pertanian serta kesejahteraan masyarakat.
Artinya, tantangannya bukan lagi sekadar apakah pemerintah mengetahui ancaman kekeringan, tetapi seberapa jauh pengetahuan tersebut diterjemahkan menjadi infrastruktur dan kebijakan permanen.
Data Sudah Ada, Lalu Apa Langkah Berikutnya?
Pemetaan 91 desa merupakan modal penting.
Data tersebut seharusnya menjadi dasar penyusunan Roadmap Ketahanan Air Kabupaten Lamongan.
Setiap desa rawan kekeringan perlu memiliki profil yang jelas: dari mana sumber airnya, berapa kapasitasnya, berapa kebutuhan penduduk, bagaimana kondisi jaringan distribusinya, bagaimana kondisi air tanah, bagaimana kebutuhan pertaniannya, serta berapa lama cadangan air mampu bertahan ketika musim kemarau berlangsung panjang.
Dengan demikian, pemerintah tidak lagi menunggu laporan warga ketika sumur mengering.
Sistem harus bergerak berdasarkan prediksi dan data.
Siapa yang Bertanggung Jawab?
Di titik ini penting untuk tidak menyederhanakan persoalan seolah-olah kekeringan merupakan tanggung jawab BPBD semata.
BPBD bertanggung jawab pada aspek penanggulangan bencana dan kedaruratan. Distribusi air, pemantauan, posko serta respons terhadap masyarakat terdampak merupakan bagian dari fungsi tersebut. BPBD Lamongan sendiri telah mengaktifkan Posko Siaga Kekeringan dan Pusdalops untuk memperkuat koordinasi penanganan.
Tetapi ketahanan air adalah persoalan lintas sektor.
Pekerjaan umum dan sumber daya air memiliki peran dalam infrastruktur air dan irigasi.
Sektor pertanian bertanggung jawab terhadap strategi pengelolaan air untuk menjaga produktivitas pertanian.
Sektor lingkungan hidup memiliki peran penting dalam konservasi, daerah resapan dan perlindungan ekosistem.
Pemerintah desa menjadi ujung tombak karena sebagian besar titik persoalan berada langsung di wilayah desa.
Sementara pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat harus memastikan kebijakan, anggaran dan pembangunan infrastruktur berjalan terintegrasi.
Dengan kata lain:
BPBD tidak boleh dibiarkan menjadi “pemadam kebakaran” persoalan air setiap musim kemarau.
Persoalan Tata Kelola Ada pada Rantai Kebijakan.
Pertanyaan investigatif yang layak diajukan bukan:
“Mengapa BPBD terus mengirim air?”
Melainkan:
“Mengapa desa yang sudah berkali-kali masuk peta rawan kekeringan belum seluruhnya memiliki sistem ketahanan air permanen?”
Pertanyaan ini penting karena menyangkut efektivitas perencanaan pembangunan.
Kalau desa A setiap tahun mengalami kekeringan, maka pemerintah seharusnya memiliki intervensi khusus untuk desa A.
Bukan sekadar menyiapkan armada tangki untuk tahun berikutnya.
Solusi: Dari “Dropping Air” Menjadi “Water Security”
Kepala FKBN Bakorda Kabupaten Lamongan, M. Ferry Fadli, menilai Lamongan perlu mengubah paradigma penanganan kekeringan.
“Bantuan air bersih harus tetap diberikan ketika masyarakat berada dalam kondisi darurat. Tetapi bantuan tersebut jangan sampai menjadi solusi permanen. Kalau setiap tahun kita mengirim air ke wilayah yang sama, maka yang harus dievaluasi bukan hanya distribusinya, tetapi sistem ketahanan air di wilayah tersebut,” ujar Ferry.
Menurutnya, pemerintah harus mulai membangun sistem ketahanan air atau water resilience yang berbasis desa.
“Kita sudah memiliki data wilayah rawan. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana data itu diterjemahkan menjadi pembangunan. Desa yang berulang kali mengalami kekeringan harus mendapatkan roadmap penyelesaian, bukan hanya daftar prioritas dropping air,” tegasnya.
Lima Solusi Prioritas.
1. Bangun Peta Ketahanan Air Setiap Desa
91 desa yang masuk peta kerawanan harus dipetakan lebih detail.
Tidak cukup mengetahui desa mana yang rawan, tetapi harus diketahui mengapa desa tersebut rawan.
Apakah karena tidak mempunyai sumber air?
Apakah sumber airnya ada tetapi tidak memiliki jaringan?
Apakah air tanah mengalami penurunan?
Atau persoalannya adalah minimnya tampungan air?
Dari sinilah intervensi bisa ditentukan secara tepat.
2. Perbanyak Tampungan Air Saat Musim Hujan
Lamongan harus memperkuat paradigma:
“Simpan air saat berlebih untuk digunakan ketika kekurangan.”
Embung, kolam tampungan, waduk desa, revitalisasi sumber air, sumur resapan dan sistem panen air hujan dapat dikembangkan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
Menurut Ferry, air hujan jangan hanya dipandang sebagai limpasan.
“Musim hujan sebenarnya adalah kesempatan pemerintah untuk menabung air. Kalau air tidak disimpan, kemudian musim kemarau datang, kita kembali membeli dan mengirim air. Ini harus diubah menjadi sistem,” katanya.
3. Perbaiki Jaringan Distribusi
Membangun sumber air saja tidak cukup.
Jika sumber air berada jauh dari permukiman, maka diperlukan jaringan distribusi yang mampu membawa air kepada masyarakat.
Karena itu, audit terhadap jaringan air di desa rawan kekeringan perlu dilakukan.
Mana jaringan yang rusak, mana yang tidak mencukupi kapasitasnya, dan mana wilayah yang sama sekali belum terlayani?
4. Integrasikan Ketahanan Air dengan Ketahanan Pangan.
Lamongan memiliki kepentingan strategis terhadap sektor pertanian.
Kekeringan bukan hanya menyebabkan masyarakat kesulitan memperoleh air untuk rumah tangga, tetapi juga berpotensi mengganggu irigasi dan produktivitas pertanian. BPBD Lamongan sendiri telah mengingatkan bahwa kekeringan berpotensi menurunkan produktivitas pertanian serta meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.
Karena itu, kebijakan air harus terintegrasi dengan kebijakan pangan.
Jangan sampai pemerintah berhasil menyediakan air minum bagi masyarakat, tetapi persoalan air untuk lahan pertanian tetap tidak terselesaikan.
5. Jadikan Desa Rawan sebagai Prioritas Investasi
Ferry mengusulkan agar desa yang berulang kali mengalami kekeringan mendapatkan program investasi ketahanan air multi-tahun.
“Kalau sebuah desa setiap tahun mendapatkan dropping air, pemerintah harus menghitung berapa biaya yang dikeluarkan selama lima atau sepuluh tahun. Kemudian bandingkan dengan biaya membangun sumber air, tampungan dan jaringan distribusi. Dari situ kita bisa melihat mana yang lebih efektif secara kebijakan dan anggaran,” ujarnya.
Ini bukan berarti bantuan air harus dihentikan.
Sebaliknya, bantuan harus tetap menjadi jaring pengaman, sementara pembangunan infrastruktur menjadi strategi utama untuk mengurangi ketergantungan terhadap bantuan.
Perlu Target: Mengurangi Desa yang Bergantung pada Tangki Air.
Pemerintah juga perlu memiliki indikator keberhasilan yang baru.
Jangan hanya mengukur:
berapa liter air yang telah didistribusikan.
Tetapi juga:
berapa desa yang berhasil keluar dari kategori kritis;
berapa desa yang memiliki sumber air permanen;
berapa desa yang memiliki tampungan air;
berapa desa yang memiliki jaringan distribusi;
berapa persen kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi secara mandiri;
serta berapa desa yang tidak lagi membutuhkan dropping air setiap musim kemarau.
Dengan indikator tersebut, pemerintah dapat mengukur apakah kebijakan benar-benar menyelesaikan masalah atau hanya mengulang respons yang sama.
FKBN: Ketahanan Air Adalah Bagian dari Bela Negara.
Ferry menegaskan, ketahanan air tidak semata persoalan teknis pemerintahan.
Menurutnya, menjaga sumber daya air juga berkaitan dengan ketahanan masyarakat.
“Bela negara bukan hanya soal pertahanan keamanan. Menjaga lingkungan, sumber air, ketahanan pangan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat juga merupakan bagian dari tanggung jawab bersama,” jelasnya.
Karena itu, FKBN Bakorda Kabupaten Lamongan mendorong agar masyarakat dilibatkan dalam konservasi sumber air, pemanenan air hujan, penghijauan, perlindungan daerah resapan dan penggunaan air secara bijaksana.
Rekomendasi Kebijakan.
Dari persoalan tersebut, setidaknya ada tujuh rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi bahan evaluasi Pemkab Lamongan:
Pertama, menyusun Roadmap Ketahanan Air Lamongan 2026–2035.
Kedua, menjadikan 91 desa rawan kekeringan sebagai basis prioritas pembangunan ketahanan air berdasarkan tingkat kerentanannya.
Ketiga, melakukan audit sumber air, jaringan distribusi, embung, irigasi dan tampungan air di wilayah rawan.
Keempat, membangun sistem pemanenan dan penyimpanan air hujan pada fasilitas publik dan desa yang memungkinkan.
Kelima, mengintegrasikan program BPBD, PU/SDA, pertanian, lingkungan hidup, kesehatan dan pemerintah desa dalam satu kebijakan ketahanan air.
Keenam, mengalokasikan anggaran secara bertahap dari pola respons darurat menuju investasi mitigasi.
Ketujuh, menetapkan indikator kinerja berupa penurunan jumlah desa dan masyarakat yang bergantung pada dropping air setiap tahun.
Pertanyaan Besarnya: Sampai Kapan?
Kekeringan memang merupakan fenomena alam.
Tetapi kerentanan terhadap kekeringan tidak seluruhnya bersifat alamiah.
Ada bagian yang bisa dikurangi melalui perencanaan, konservasi, infrastruktur, teknologi, pengelolaan irigasi dan tata kelola pemerintahan.
Karena itu, persoalan kekeringan Lamongan tidak tepat jika hanya berhenti pada pertanyaan:
“Berapa tangki air yang harus dikirim?”
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
“Mengapa wilayah yang sudah diketahui rawan masih harus terus menunggu tangki air?”
Dan pertanyaan berikutnya bahkan lebih fundamental:
“Berapa tahun lagi masyarakat harus mengalami persoalan yang sama sebelum pemerintah mengubahnya menjadi agenda pembangunan ketahanan air jangka panjang?”
Ferry menilai momentum kekeringan 2026 seharusnya menjadi titik balik.
“Jangan sampai setiap kemarau kita sibuk menghitung jumlah tangki yang harus dikirim. Mari mulai menghitung berapa sumber air yang harus dibangun, berapa tampungan yang harus tersedia, berapa jaringan yang harus diperbaiki, dan berapa desa yang harus kita keluarkan dari ketergantungan terhadap bantuan air,” pungkasnya.
Dengan demikian, keberhasilan pemerintah dalam menangani kekeringan tidak semestinya diukur dari seberapa cepat tangki air tiba, tetapi dari seberapa jauh pemerintah berhasil membuat masyarakat tidak lagi membutuhkan tangki tersebut. (Red)
