NGAWI, pusatberitarakyat.com – Dugaan praktik jual beli jabatan dalam pengisian tiga formasi perangkat Desa Majasem, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, resmi diadukan warga ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngawi. Pelapor meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan penyimpangan dalam proses seleksi yang disebut-sebut melibatkan transaksi uang hingga mencapai Rp1,35 miliar.
Pengaduan tersebut disampaikan Nur Haryanto (60), warga Desa Majasem, dengan mendatangi Kantor Kejari Ngawi pada Jumat (6/11/2026). Dalam pengaduannya, ia menyerahkan sejumlah bukti terkait dugaan ketidaksesuaian materi ujian hingga indikasi praktik transaksi dalam pengisian jabatan perangkat desa.
“Dalam rangka pengaduan pengisian perangkat desa, yakni kejanggalan naskah kisi-kisi dengan soal yang tidak sama dan dugaan jual beli jabatan yang nilainya mencapai Rp1,35 miliar,” ungkap Nur Haryanto.
Nur mendesak aparat penegak hukum segera melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait. Ia juga berharap proses seleksi dapat diulang apabila ditemukan pelanggaran, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
“Harapan saya ujian ulang. Saya juga berharap Kejaksaan secepatnya melakukan pemeriksaan agar masyarakat senang. Jangan sampai setiap pengisian perangkat muncul dugaan permainan, seolah-olah sudah ada orang yang pasti jadi,” tegasnya.
Tak hanya itu, Nur mengaku masih memiliki bukti tambahan berupa rekaman yang menurutnya dapat membantu aparat penegak hukum (APH) mengungkap dugaan tersebut.
Sementara itu, Kasi Intelijen Kejari Ngawi, Danang Yudha Prawira, membenarkan adanya pengaduan dari warga Desa Majasem. Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Senin (9/11/2026), ia menyampaikan bahwa pengaduan tersebut masih dalam proses penelaahan.
“Masih ditelaah,” jawabnya singkat.
Terpisah, Camat Kendal, Sofwan Ahmadi, mengaku belum mengetahui adanya laporan warga ke Kejari Ngawi. Meski demikian, ia mempersilakan apabila persoalan tersebut diproses melalui jalur hukum.
“Kalau laporan ke kejaksaan saya belum tahu. Monggo saja. Mudah-mudahan tidak, karena sudah selesai di bawah. Tapi kalau sudah dilaporkan, ya monggo bergulir saja,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Budi Santoso, membenarkan pihaknya telah memanggil sejumlah pihak terkait untuk meminta klarifikasi.
Menurut Budi, pihaknya telah meminta keterangan dari Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua Panitia Seleksi, serta Camat Kendal. Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut, pihak-pihak yang dipanggil menyatakan tidak melakukan sebagaimana isu yang berkembang.
“Iya kami sudah panggil semuanya, namun bilamana apa yang disampaikan kepada kami tidak benar harus siap menghadapi risiko,” tegas Budi saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (9/11/2026).
Dugaan Permintaan Uang hingga Rp1,35 Miliar
Sebelumnya, Nur Haryanto mengungkap dugaan permintaan uang dalam proses pengisian tiga formasi perangkat Desa Majasem. Total nilai yang disebut mencapai Rp1,35 miliar dengan rincian jabatan Kepala Dusun (Kasun) sebesar Rp600 juta, Kaur Umum Rp400 juta, dan Kaur Pemerintahan Rp350 juta.
Nur juga mengaku memiliki rekaman yang diduga berkaitan dengan aliran uang kepada sejumlah pihak. Selain itu, muncul dugaan adanya permintaan biaya pelantikan sebesar Rp150 juta untuk setiap calon terpilih.
Selain dugaan transaksi uang, pelaksanaan ujian seleksi turut menjadi sorotan. Salah seorang peserta menilai mekanisme koreksi soal tidak transparan karena pemeriksaan dilakukan oleh tim penguji tanpa melibatkan peserta. Kondisi listrik yang sempat padam saat ujian berlangsung juga menambah pertanyaan terkait pelaksanaan seleksi.
Namun, Ketua Panitia Seleksi, Didik Purwanto, sebelumnya membantah tudingan penerimaan uang sebesar Rp50 juta. Ia menegaskan seluruh tahapan seleksi telah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Bupati.
Senada, tim penguji, Andik, juga membantah adanya manipulasi nilai. Ia mengaku tidak mengetahui dugaan praktik jual beli jabatan sebagaimana yang disampaikan pelapor.
Sementara itu, Ketua BPD dan Kepala Desa Majasem hingga berita ini ditulis belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi terkait dugaan tersebut.
Hingga kini, pengaduan warga masih dalam tahap penelaahan di Kejari Ngawi. Kebenaran dugaan transaksi, aliran uang, maupun kemungkinan penyimpangan dalam proses seleksi masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses hukum oleh pihak berwenang.
