SURABAYA, pusatberitarakyat.com – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama atau yang akrab disapa Ning Lia, menyoroti dugaan praktik mafia dana talangan dalam sengketa rumah yang dialami Sri Endah Mudjatip, warga Jemursari, Surabaya. Persoalan yang bermula dari pinjaman sebesar Rp368,5 juta tersebut kini berkembang menjadi sengketa kepemilikan aset yang nilai appraisal-nya mencapai Rp3,172 miliar.
Perkara yang telah bergulir sejak 2013 itu kini masih menunggu putusan perdata di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Berdasarkan keterangan pihak Sri Endah, agenda pembacaan putusan telah mengalami penundaan sebanyak tiga kali.
Penundaan tersebut semakin memperpanjang penantian Sri Endah untuk memperoleh kepastian hukum atas rumah yang menjadi objek sengketa.
Ning Lia menilai, terdapat sejumlah hal yang perlu dicermati dalam transaksi dana talangan tersebut, terutama terkait perbandingan nilai pinjaman dengan nilai aset yang kini dipersengketakan.
Pinjaman yang diterima Sri Endah pada 2013 disebut mencapai Rp368,5 juta. Sementara itu, berdasarkan appraisal pada 2022, nilai rumah yang menjadi objek sengketa mencapai Rp3,172 miliar.
“Di sini kita bicara bagaimana peran negara. Yang diutang Rp300 sekian juta, sementara yang menjadi objek nilainya Rp3 miliar sekian. Di situ kita bicara aspek keadilan,” tegas politisi alumni Universitas Airlangga tersebut.
Berdasarkan pengakuan Sri Endah, persoalan bermula ketika dirinya membutuhkan pinjaman sebesar Rp400 juta. Namun, dana yang diterimanya hanya Rp368,5 juta setelah dikurangi sejumlah biaya. Ia juga mengaku telah melakukan pembayaran sebesar Rp18 juta.
Persoalan kemudian berkembang setelah muncul dokumen Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) dan Kuasa Menjual yang berkaitan dengan rumah tersebut. Kondisi ini memunculkan persoalan mengenai hubungan hukum antara transaksi dana talangan dan dokumen yang digunakan dalam penguasaan aset.
Kuasa hukum Sri Endah, Nurul Hidayat, menyatakan bahwa hubungan hukum antara kliennya dengan pihak pemberi dana pada awalnya merupakan transaksi dana talangan atau utang-piutang, bukan jual beli rumah.
Ning Lia mengingatkan, praktik pemberian dana talangan yang melibatkan sertifikat rumah perlu ditelusuri secara cermat. Terlebih, apabila terdapat ketidakjelasan dokumen maupun ketimpangan nilai transaksi yang berpotensi merugikan masyarakat.
“Korban bisa lemah dalam hal pembuktian karena sudah dijerat di awal melalui dokumen-dokumen. Negara harus hadir,” ujarnya.
Menurut Ning Lia, penegakan hukum tidak semestinya hanya bertumpu pada kelengkapan administrasi, tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan substantif. Karena itu, kronologi transaksi, riwayat pembayaran, serta proses pembuatan dokumen dan akta perlu diperiksa secara menyeluruh.
Ia juga menilai, persoalan tersebut menjadi pengingat pentingnya perlindungan masyarakat dari kemungkinan praktik penyalahgunaan skema dana talangan. Meski demikian, dugaan adanya unsur pidana maupun praktik mafia dana talangan tetap harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Bagi Sri Endah, tiga kali penundaan pembacaan putusan semakin memperpanjang perjuangannya dalam memperoleh kepastian hukum atas sengketa yang bermula sejak 2013 tersebut.
Ia berharap majelis hakim PN Surabaya dapat memeriksa perkara secara objektif dan memberikan putusan yang mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak.
Sementara itu, dasar somasi yang disebut dilayangkan oleh Drs. The Tomy kepada Sri Endah, termasuk tanggapan yang bersangkutan atas persoalan tersebut, masih perlu dikonfirmasi untuk memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.
Kasus ini kembali menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, khususnya dalam transaksi keuangan yang melibatkan aset bernilai tinggi. Bagi Sri Endah, kepastian hukum atas masa depan rumahnya kini menjadi hal yang paling dinantikan.
