Demi Kemakmuran Rakyat, DPD RI Tekankan Transparansi dalam Pengelolaan Migas Madura
Madura, pusatberitarakyat.com — Semangat pengelolaan migas untuk kemakmuran rakyat perlahan ternoda oleh ulah segelintir oknum di lapangan. Anggota DPR RI Lia Istifhama angkat suara setelah mendengar keluhan warga di sejumlah wilayah seperti Camplong, Ketapang, Sokobanah, hingga Banyuates.
Menurut Ning Lia sekaligus anggota MPR RI, warga bukan menolak kehadiran proyek migas, melainkan menolak untuk dibodohi oleh kepentingan sempit yang menunggangi nama pembangunan.
“Yang bikin gaduh bukan proyeknya, tapi oknum yang memelintir fakta. Mereka seolah jadi jembatan, padahal hanya mencari keuntungan sendiri,” ujar Ning Lia, pada Sabtu (25/10) dengan nada tegas namun empatik.
Seperti jeritan, warga kepada anggota DPD RI Jatim mengaku sering kali menerima informasi yang tidak utuh. Sosialisasi kegiatan hulu migas memang dilakukan, namun penjelasan mengenai isi, manfaat, dan dampaknya terhadap masyarakat jarang disampaikan secara terbuka.
Akibatnya, masyarakat mudah terprovokasi oleh isu-isu liar yang beredar, sementara hubungan antara warga dan pelaksana kegiatan migas menjadi renggang.
“Kami hadir untuk mengelola energi negara, bukan untuk menguasai rakyat. Semua kegiatan harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar,” tegas perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) seperti yang dilansir dari purnamanews.
Namun di tingkat lapangan, idealisme pengelolaan energi kerap terhenti di tangan pihak ketiga. Oknum tertentu justru memperkeruh suasana dengan menebar narasi sesat bahwa proyek migas hanya menguntungkan investor.
Seorang tokoh masyarakat di Banyuates mengingatkan masyarakat agar tidak mudah diadu domba.
“Warga jangan mau diadu. Migas itu milik bangsa, bukan milik segelintir orang. Kalau ada yang menutup informasi atau memanfaatkan situasi, berarti ada yang disembunyikan,” tegasnya.
Ning Lia menambahkan menanggapi dinamika tersebut, pemerintah daerah bersama SKK Migas diminta untuk memperkuat edukasi publik agar masyarakat memahami bahwa kehadiran migas di Madura bukanlah ancaman, melainkan peluang besar bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi.
Namun peluang itu hanya akan benar-benar terasa bila dikelola dengan jujur, transparan, dan tanpa permainan tangan-tangan tersembunyi.
Sejatinya, tanah Madura yang kaya akan energi mampu menjadi sumber kemakmuran bagi rakyatnya. Tapi cita-cita itu hanya dapat terwujud jika setiap langkah pengelolaan migas dilakukan dengan niat baik, integritas tinggi, serta keberpihakan kepada kepentingan rakyat, bukan segelintir elit (***)
