Khofifah Minta MUI Jatim Gencarkan Dakwah Digital Guna Bendung Pornografi hingga HIV
SURABAYA, pusatberitarakyat.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur memperkuat dakwah digital sebagai langkah menghadapi berbagai persoalan sosial yang semakin kompleks, mulai dari paparan pornografi, penyebaran HIV, hingga meningkatnya kerentanan kesehatan mental generasi muda.
Pesan tersebut disampaikan Khofifah saat menghadiri Pengukuhan Pengurus, Komisi, Badan, dan Lembaga MUI Jawa Timur Masa Khidmat 2025–2030 yang digelar di Aula Grahadi, Surabaya, Minggu (12/7/2026).
Turut hadir dalam acara tersebut Ketua MUI Pusat KH Anwar Iskandar, Ketua MUI Jawa Timur Prof. Abdul Halim Subahar, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Andy Karyono, Forkopimda, jajaran pengurus MUI Jawa Timur, serta sejumlah tokoh Agama. Dalam kesempatan itu, Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, juga resmi dikukuhkan sebagai Wakil Sekretaris MUI Jawa Timur masa khidmat 2025–2030.
Dalam sambutannya, Khofifah menegaskan perkembangan teknologi telah mengubah pola masyarakat dalam memperoleh pengetahuan agama. Menurutnya, lebih dari 60 persen masyarakat kini mengakses konten keagamaan melalui media digital.
“Karena itu, MUI harus berada di garda terdepan dalam memperkuat dakwah digital. Penguatan literasi dan konten keislaman di ruang digital harus terus dilakukan agar masyarakat memperoleh rujukan yang benar, moderat, dan menyejukkan,” ujarnya.
Khofifah mencontohkan bahwa media keagamaan berbasis digital kini memiliki pengaruh yang sangat besar. Bahkan, media keagamaan seperti NU Online mampu menjadi salah satu media dengan tingkat pembaca tertinggi di Indonesia.
Selain tantangan di ruang digital, Khofifah juga mengingatkan berbagai persoalan sosial yang membutuhkan perhatian serius semua pihak. Ia menyinggung tingginya paparan pornografi pada anak, persoalan HIV, meningkatnya kerentanan kesehatan mental, hingga persoalan dispensasi perkawinan yang masih terjadi di berbagai daerah.
Menurut Khofifah, pemerintah tidak akan mampu menyelesaikan seluruh persoalan tersebut tanpa dukungan organisasi keagamaan, termasuk MUI.
“Pemerintah tidak sanggup mengatasi semua persoalan masyarakat sendirian. Karena itu, kami membutuhkan kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan dan para ulama. MUI memiliki ruang dakwah yang sangat luas untuk membangun ketahanan moral masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua MUI Jawa Timur Prof. Abdul Halim Subahar mengakui amanah memimpin MUI Jawa Timur merupakan tanggung jawab yang besar karena organisasi tersebut menjadi wadah ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim di Jawa Timur.
Ia meminta bimbingan dari para ulama dan Dewan Pertimbangan agar kepengurusan yang baru dapat menjalankan amanah dengan baik.
“Kami akan memulai dengan konsolidasi internal pengurus serta memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan demi mewujudkan kemaslahatan umat. MUI Jawa Timur memiliki sumber daya manusia yang sangat lengkap sehingga harus dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.
Pengukuhan tersebut sekaligus menandai dimulainya masa khidmat Pengurus MUI Jawa Timur periode 2025–2030 yang diharapkan mampu memperkuat peran organisasi dalam membina kehidupan keagamaan, menjawab tantangan dakwah di era digital, serta bersinergi dengan pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan sosial di Jawa Timur.
