Santunan Korban Meninggal Ledakan Pabrik Blesscon Belum Tuntas, BPJS Ketenagakerjaan Sebut Terkendala Administrasi
LAMONGAN, Pusatberitarakyat.com – Hampir dua bulan atau sekitar 60 hari sejak kunjungan Bupati Lamongan Yes bersama BPJS Ketenagakerjaan ke rumah keluarga korban kecelakaan kerja ledakan tabung produksi PT Superior Prima Sukses (SPS) atau Blesscon di Desa Warukulon, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, persoalan pencairan santunan bagi ahli waris kembali menjadi sorotan.
Kunjungan yang berlangsung pada 22 September 2026 tersebut sebelumnya diberitakan sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama BPJS Ketenagakerjaan terhadap keluarga pekerja yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.
Dalam kunjungan itu, pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan komitmen untuk memastikan hak-hak keluarga korban terpenuhi, termasuk santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan beasiswa pendidikan bagi anak korban sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari salah satu pihak keluarga korban Imam Sugiono (34 tahun) warga Kecamatan Kedungpring saat diwawancara oleh awak media via Whatsapp. santunan yang menjadi hak ahli waris tersebut disebut belum diterima sampai detik ini oleh keluarga korban. Jumat, (20/11/2026).
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana realisasi pemenuhan hak keluarga korban setelah kunjungan yang sebelumnya mendapat perhatian publik tersebut.
Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Lamongan, Nyoman Sudarsana, menjelaskan bahwa proses pencairan santunan pada prinsipnya membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua minggu, dengan catatan seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi.
“Jadi kami tidak lepas dari aturan yang sudah ada bahwa hak itu adalah hal yang wajib. Jadi pihak kami, segera akan membayarkan kepada ahli waris. Kami BPJS Ketenagakerjaan tidak akan pernah menunda pembayaran kepada masyarakat atau kepada ahli waris sepanjang persyaratan sudah lengkap, seperti surat ahli waris dan akta kematian,” tuturnya saat diwawancarai tim media pada Kamis, (19/11/2026).
Pernyataan tersebut memberikan penegasan bahwa BPJS Ketenagakerjaan menyatakan siap membayarkan santunan kepada ahli waris apabila seluruh dokumen persyaratan telah dinyatakan lengkap.
Lebih lanjut, Nyoman Sudarsana menjelaskan bahwa saat kunjungan ke keluarga korban bersama pihak perusahaan dan Pemerintah Kabupaten Lamongan, BPJS Ketenagakerjaan telah menyampaikan prosedur operasional standar (SOP), termasuk persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk proses pencairan santunan.
Menurutnya, perusahaan diharapkan ikut membantu keluarga korban dalam melengkapi dokumen yang diperlukan agar proses pencairan dapat segera dilakukan.
“Mungkin dari pihak pabrik bisa membantu untuk kelengkapan persyaratan-persyaratan tersebut kepada keluarga korban khususnya, biar kami bisa segera proses pencairan,” tutup Nyoman Sudarsana kepada awak media.
Hampir 60 Hari, Mengapa Belum Selesai?
Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan tersebut sekaligus memunculkan pertanyaan lanjutan mengenai proses pemenuhan persyaratan administrasi yang hingga kini disebut belum tuntas.
Jika proses pencairan secara normal membutuhkan waktu satu hingga dua minggu setelah dokumen dinyatakan lengkap, lalu bagaimana perkembangan pendampingan terhadap keluarga korban selama hampir 60 hari sejak kunjungan pada 22 September 2026?
Apakah dokumen surat ahli waris dan akta kematian memang belum terpenuhi? Jika benar demikian, sudah sejauh mana pihak perusahaan membantu keluarga korban dalam menyelesaikan persyaratan tersebut?
Pertanyaan ini penting karena keluarga korban berada dalam kondisi kehilangan anggota keluarga sekaligus kehilangan sumber penghasilan yang selama ini menopang kehidupan mereka.
Persyaratan administrasi memang merupakan bagian dari prosedur yang harus dipenuhi. Namun, pendampingan aktif dari perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi hal penting agar keluarga korban tidak dibiarkan menghadapi proses birokrasi sendirian.
Pemkab Lamongan Perlu Memastikan Hak Ahli Waris Terpenuhi 7 Korban Terpenuhi.
Pemerintah Kabupaten Lamongan diharapkan turut mengawal persoalan tersebut hingga seluruh hak keluarga korban benar-benar diterima.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Mokhammad Zamroni, S.Sos., M.Si. menuturkan bahwa dirinya belum menerima laporan.
“Inggee (iya-red) makasih Infonya mas cobak kita pelajari dulu, karena sampai dengan saat ini belum ada laporan dari keluarga korban ataupun dari perusahaan,” kata Zamroni saat di hubungi tim media.
Kunjungan kepala daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan dan pihak perusahaan semestinya menjadi awal dari penyelesaian persoalan, bukan sekadar agenda seremonial.
Perlindungan sosial ketenagakerjaan harus dibuktikan melalui kepastian pelayanan dan realisasi manfaat ketika pekerja mengalami risiko kecelakaan kerja. Apalagi, peristiwa ledakan tabung produksi tersebut telah mengakibatkan tujuh pekerja meninggal dunia.
Bagi keluarga korban, yang paling dibutuhkan saat ini bukan hanya ungkapan belasungkawa maupun penjelasan prosedur, melainkan kepastian kapan hak mereka dapat diterima.
Kini publik menunggu langkah konkret BPJS Ketenagakerjaan, pihak perusahaan, dan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk memastikan proses pencairan santunan tidak terus berlarut-larut.
Jangan sampai hak ahli waris yang telah dijamin oleh program perlindungan sosial ketenagakerjaan justru terhambat oleh persoalan administrasi yang tidak segera diselesaikan. (Red)



























