SURABAYA, pusatberitarakyat.com/ – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sekaligus Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifhama, menegaskan bahwa demokrasi di Indonesia harus berjalan sesuai konstitusi. Setiap proses politik dan pengambilan kebijakan negara, menurutnya, wajib berlandaskan hukum dasar serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional.
Penegasan tersebut disampaikan Lia Istifhama saat berdialog dengan masyarakat pada Minggu (8/11/2026). Dalam kesempatan itu, senator yang akrab disapa Ning Lia tersebut membahas fungsi dan peran MPR RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Ning Lia mengatakan, Indonesia merupakan negara demokrasi yang berlandaskan konstitusi. Karena itu, demokrasi tidak boleh dimaknai sebatas proses politik, seperti pemilihan pemimpin maupun penyampaian aspirasi masyarakat.
“Kita bicara Indonesia adalah negara demokrasi, negara yang berdasarkan konstitusi, bukan hanya proses demokrasi,” ujar Ning Lia dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, demokrasi harus mampu melahirkan kebijakan yang memiliki dasar hukum kuat serta sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Dalam hal ini, regulasi menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap keputusan politik dan kebijakan pemerintah tetap berada dalam koridor hukum.
Menurutnya, pemahaman mengenai konstitusi dan fungsi MPR RI perlu terus diperluas. Pengetahuan tersebut tidak seharusnya hanya menjadi konsumsi pejabat negara maupun kalangan akademisi, tetapi juga harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Pemahaman tentang konstitusi harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat bisa memahami hak dan kewajibannya sekaligus mengetahui bagaimana negara dijalankan sesuai aturan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ning Lia menilai dialog langsung dengan masyarakat menjadi salah satu sarana strategis untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai hubungan antara demokrasi, regulasi, dan perlindungan hak warga negara.
Ia juga menekankan pentingnya aspirasi masyarakat dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah. Masukan dari publik dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para wakil rakyat untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah diterapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Karena itu, Ning Lia mendorong penguatan komunikasi dua arah antara masyarakat dan wakil rakyat. Menurutnya, keterlibatan publik menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi sekaligus memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai konstitusi.
Dengan demikian, nilai-nilai konstitusi tidak hanya berhenti sebagai ketentuan tertulis, tetapi harus diwujudkan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.
