Pusat Berita Rakyat
  • Home
  • Agro
    • Agro Sektor
  • Daerah
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Komunitas
  • Nasional
  • Peristiwa
  • TNI – POLRI
No Result
View All Result
  • Home
  • Agro
    • Agro Sektor
  • Daerah
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Komunitas
  • Nasional
  • Peristiwa
  • TNI – POLRI
No Result
View All Result
Pusat Berita Rakyat
Home Hukum

Daftar Pencarian Orang Didalam Konstruksi Hukum Pidana

by jurnalis
15 Agustus 2021
in Hukum
Daftar Pencarian Orang Didalam Konstruksi Hukum Pidana

Pusatberitarakyat.com | Jakarta – Sering kita mendengar dan melihat kata DPO (Daftar pencarian orang) atau istilahnya Buron di media cetak dan elektronik. Kita ambil saja contoh buronan KPK Harun Masiku yang sampai saat ini tidak diketahui dimana rimbanya. DPO (Daftar Pencarian Orang) ataupun dapat dikatakan dengan istilahnya Buron adalah orang yang sedang diburu/dicari oleh polisi atau orang yang melarikan diri karena dicari polisi atau orang yang melarikan diri dari penjara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Peduli Nusantara berpendapat bahwa,Istilah Buron atau DPO (Daftar Pencarian Orang)

tidak dikenal dalam pengertian Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981.

Namun diatur didalam Pasal 17 ayat 6 peraturan kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang mengatakan :

“Tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan guna penyidikan perkara dan tidak jelas keberadaannya dicatat didalam Daftar pencarian orang dan dibuatkan surat pencarian orang”.

Orang yang menjadi DPO biasa orang yang berusaha melarikan diri melepaskan diri dari jeratan hukum dengan berusaha bersembunyi agar tidak diketahui keberadaannya oleh Polisi maupun Jaksa sampai dengan Daluarsa dalam tindak pidana.

Hal ini Dengan adanya daluarsa atau lewat waktu, ingatan masyarakat terhadap tindak pidana tertentu telah hilang, dengan adanya lewat waktu ada kemungkinan menghilangnya alat bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tertentu, dan juga untuk memberikan kepastian hukum bagi Tersangka (vide Pasal 80 KUHP).

Sebelum dikeluarkannya surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri Atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO).

Banyak orang-orang yang menyandang status DPO mengajukan Gugatan Praperadilan karena tidak diatur oleh undang-undang dan juga dapat menjadi celah dalam upaya penegakan hukum.

Hal ini tentulah menimbulkan polemik di masyarakat sebab sebagai tersangka yang melarikan diri atau buron tidaklah pantas mengajukan Gugatan Praperadilan. (Arthur)

ShareTweetSend

Related Posts

Tepis Tuduhan Pungli, Kalapas Lamongan Tegaskan Seluruh Pelayanan Warga Binaan Gratis
Berita

Tepis Tuduhan Pungli, Kalapas Lamongan Tegaskan Seluruh Pelayanan Warga Binaan Gratis

11 November 2026
Kasus Dugaan Pencabulan Santri di Babat, Dua Korban Resmi Melapor ke Polres Lamongan
Berita

Kasus Dugaan Pencabulan Santri di Babat, Dua Korban Resmi Melapor ke Polres Lamongan

11 November 2026
Dana Deposito Rp.109,8 Juta Diduga Tak Dikembalikan, Nasabah BMT Al-Fitrah Lowayu Lapor Polres Gresik
Berita

Dana Deposito Rp.109,8 Juta Diduga Tak Dikembalikan, Nasabah BMT Al-Fitrah Lowayu Lapor Polres Gresik

11 November 2026
Dugaan Pencabulan di Pucakwangi Babat, Korban Kedua Didampingi Kuasa Hukum Datangi Polres Lamongan
Berita

Dugaan Pencabulan di Pucakwangi Babat, Korban Kedua Didampingi Kuasa Hukum Datangi Polres Lamongan

6 November 2026
Oknum Guru Ngaji Berusia 60 Tahun di Lamongan Dilaporkan atas Dugaan Pencabulan Anak
Berita

Oknum Guru Ngaji Berusia 60 Tahun di Lamongan Dilaporkan atas Dugaan Pencabulan Anak

31 Oktober 2026
Nihrul Bahi Alhaidar: Reforma Agraria Harus Berorientasi pada Keadilan dan Perlindungan Hak Masyarakat
Berita

Nihrul Bahi Alhaidar: Reforma Agraria Harus Berorientasi pada Keadilan dan Perlindungan Hak Masyarakat

30 Oktober 2026
GMBB Brengkok Datangi Gedung DPRD Lamongan, Persoalan PTSL Dibahas Bersama Komisi A
Berita

GMBB Brengkok Datangi Gedung DPRD Lamongan, Persoalan PTSL Dibahas Bersama Komisi A

14 Oktober 2026
Cekcok di Ruang Make Up, Dua LC Kafe Lamongan Babak Belur
Berita

Cekcok di Ruang Make Up, Dua LC Kafe Lamongan Babak Belur

24 September 2026
Razia Gabungan Digelar, Lapas Lamongan Pastikan Blok Hunian Bebas Halinar
Berita

Razia Gabungan Digelar, Lapas Lamongan Pastikan Blok Hunian Bebas Halinar

22 September 2026

Hari Besar : HPN 2026

Info Publik : Fai Food

FAI Food: Rajanya Olahan Kambing

Oplus_131072
Oplus_131072

Promoted :

Berita Lain

Media Bela Negara :

BERITAPOPULER

  • Seleksi Perangkat Desa Majasem Dipersoalkan, Dugaan Transaksi Rp1,35 Miliar Diadukan

    Seleksi Perangkat Desa Majasem Dipersoalkan, Dugaan Transaksi Rp1,35 Miliar Diadukan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Komunitas Masyarakat Sumatera Utara Dukung Penuh Sufmi Dasco jadi Wapres RI

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Raih Doktor Summa Cumlaude di Unair, LaNyalla Tuai Apresiasi Ning Lia

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • FKBN Kabupaten Lamongan Audiensi dengan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • PPIT Changsha Buka Wawasan Ekspor, UMKM Indonesia Didorong Tembus Pasar Tiongkok

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo, Ning Lia Tekankan Pentingnya Kajian Ekologi Menyeluruh

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kabur hingga ke Batam, Tersangka Penipuan Berkedok Arisan Berhasil Dibekuk Polres Lamongan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

UMKM Bela Negara : (Klik)

  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Info Lainnya

© 2021 Pusat Berita Rakyat

No Result
View All Result
  • Home
  • Agro Sektor
  • Daerah
  • Desa Kita
  • Nasional
  • Olah Raga
  • Suara Milenial
  • Teknologi
  • TNI – POLRI
  • UMKM
  • Wisata

© 2021 Pusat Berita Rakyat