JAKARTA, pusatberitarakyat.com – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama mengapresiasi kinerja Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menjaga agar kebijakan pangan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Politisi yang akrab disapa Ning Lia itu menyampaikan kabar Gembira untuk masyarakat yang tak susah lagi mendapatkan pupuk maupun bantuan dari pemerintah. Sebab mulai bulan Oktober akan launching 40 ribu gerai KDKMP, sementara 26 ribu gerai sudah siap beroperasi di bulan ini.
Apresiasi tersebut disampaikan Lia saat bertemu Zulkifli Hasan di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Jakarta, Senin (5/10/2026).
“Sektor pangan memiliki posisi strategis karena menyangkut langsung kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, serta berbagai pemangku kepentingan,” tutur Lia.
Menurut Lia, apresiasi terhadap Zulkifli Hasan tidak semata ditujukan secara personal, tetapi juga menjadi bentuk dukungan terhadap kerja pemerintahan yang memberikan manfaat bagi rakyat.
Ia menilai koordinasi yang dijalankan Kemenko Pangan menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah berbagai tantangan produksi, distribusi, hingga stabilitas harga.
“Koordinasi yang baik dari jajaran Menko Pangan menghasilkan hasil positif dalam pelaksanaan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Terbukti pendirian KDKMP
semakin masif di sejumlah daerah, termasuk di Jawa Timur,” kata alumni FISIP Unair tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Lia turut menyoroti pentingnya nilai amanah dalam menjalankan tanggung jawab pemerintahan.
Menurutnya, jabatan publik bukan sekadar kedudukan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sekaligus kepada Tuhan.
Nilai tersebut, kata Lia, sejalan dengan keteladanan Rasulullah SAW yang menempatkan sifat siddiq, amanah, tabligh, dan fathanah sebagai bagian penting dalam kepemimpinan.
“Nilai-nilai tersebut tetap relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama ketika pemerintah menghadapi persoalan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Lia.
Ketahanan pangan, menurutnya, juga tidak semata berbicara mengenai angka produksi, distribusi, maupun stabilitas harga.
Lebih dari itu, ketahanan pangan menyangkut tanggung jawab negara dalam memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap kebutuhan pangan secara layak.
“Karena itu, kepemimpinan yang berlandaskan amanah menjadi penting agar setiap kebijakan benar-benar diarahkan pada kemaslahatan masyarakat,” imbuh Lia.
Dalam konteks tersebut, nilai amanah dapat diterjemahkan melalui kebijakan yang memastikan ketersediaan pangan, menjaga stabilitas pasokan dan harga, memperkuat produksi dalam negeri, serta memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Sebagai anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia juga menekankan pentingnya memperkuat keterhubungan antara kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan daerah.
Menurutnya, aspirasi daerah perlu terus mendapatkan ruang dalam penyusunan kebijakan pangan nasional, mengingat setiap wilayah memiliki karakteristik, potensi, dan tantangan yang berbeda.
Jawa Timur sendiri memiliki posisi strategis sebagai salah satu daerah penopang produksi pangan nasional. Karena itu, penguatan sektor pertanian, kesejahteraan petani, distribusi hasil pertanian, hingga ketahanan pangan daerah perlu terus mendapatkan perhatian.
Lia berharap komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dengan daerah semakin diperkuat sehingga kebijakan pangan tidak hanya menghasilkan capaian secara makro, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh petani dan masyarakat.
Pertemuan Lia Istifhama dengan Zulkifli Hasan sekaligus menjadi momentum untuk mengingat kembali bahwa kepemimpinan publik membutuhkan tanggung jawab moral.
Bagi Lia, ukuran kepemimpinan tidak semata dilihat dari jabatan yang diemban, tetapi dari sejauh mana amanah tersebut dijalankan dengan kejujuran, keadilan, kepedulian, serta memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Kerja bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dapat semakin memperkuat ketahanan pangan sekaligus menghadirkan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tambah Lia.
Menanggapi apresiasi tersebut, Zulkifli Hasan menekankan bahwa setiap ikhtiar dalam menjalankan tugas pemerintahan merupakan bagian dari amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Semangat tersebut diwujudkan melalui koordinasi kebijakan pangan yang diarahkan untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah juga terus mendorong koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, BUMN, pelaku usaha, serta berbagai unsur masyarakat. Termasuk keterlibatan para Pendamping Desa,” tandas Zulkifli Hasan.
Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengungjapkan kolaborasi tersebut dinilai penting mengingat persoalan pangan tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi.
“Diperlukan kerja bersama agar kebijakan yang dirumuskan pemerintah dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” pungkas Zulhas. (*)
