Pusatberitarakyat.com | Lamongan – Gelombang Demonstrasi terus bergemuruh di berbagai kota di beberapa kota di Indonesia, setelah demo Mahasiswa se-Indonesia pada tanggal 11 April 2022 lalu yang terjadi di Jakarta, demo oleh mahasiswa terus berkumandang sampai di tingkat Propinsi dan Kabupaten, terutama kabupaten Lamongan.
Seperti hari ini, Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aksi Cipayung Lamongan terdiri dari DPC GMNI Lamongan, HMI Lamongan dan PC PMII Lamongan menyerbu gedung DPRD Kabupaten Lamongan. Rabu, (13/4/2022).
Berbagai isu yang beberapa waktu terakhir merebak, baik menyangkut kehidupan politik demokrasi dan penyelenggara negara maupun menyangkut kesejahteraan rakyat yang menjadi isu nasional. Hal tersebut memicu gerakan mahasiswa di sejumlah wilayah di Indonesia, semua tergerak untuk menyatakan sikap terhadap Isu Isu yang berkembang di masyarakat, baik nasional maupun regional.
Aksi Cipayung Lamongan menyuarakan 4 tuntutan di antaranya yakni :
1. Menolak Masa Jabatan Presiden 3 Periode juga Wacana Amandemen UUD 1945 serta Wacana penundaan Pemilu 2024.
2. Menolak kenaikan harga BBM.
3. Kenaikan harga minyak goreng.
4. Menolak kenaikan PPN.
“Kami tergabung dari Cipayung Lamongan melakukan aksi, tuntutan dengan 4 point, tolak 3 periode presiden dan juga wacana amandemen UUD 45, yang kedua tolak naiknya BBM, tolak naiknya harga minyak goreng, sekaligus tolak PPN,” jelas Amir Mahfut Ketua DPC GMNI Lamongan sekaligus Korlap Aksi Cipayung.
Mahasiswa menganggap ini sebagai suatu kegagalan pemerintah Indonesia baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pemerintahan.
“kita melakukan longmarch dari Plaza Lamongan sampai kami akan memblokade tugu Adipura, dan sampai batas ini kami berangkat jam 10.00 dan mengepung gedung DPRD untuk menuntut dan harus di pertanggungjawabkan oleh DPRD selaku wakil daerah Kabupaten Lamongan terkait persoalan nasional ini,” tuturnya.
Aksi massa mahasiswa tersebut ditemui anggota DPRD dari fraksi PKB, Mahfud Shodiq dan Retno dari Fraksi Demokrat, namun massa aksi tidak puas dan ingin masuk kedalam gedung DPRD. Namun keinginan massa aksi untuk masuk ke gedung DPRD sempat tidak diizinkan anggota DPRD tersebut.
Massa aksi juga membuat pakta integritas untuk ditandatangani oleh Ketua DPRD kabupaten Lamongan akan tetapi mahasiswa tidak ditemui oleh Ketua DPRD kabupaten Lamongan, dan fakta integritas itu hanya di tandatangani oleh anggota DPRD Lamongan.
Sementara itu Tanggapan dari Helmi Tantowi Yahya, Ketua HMI Lamongan, “Kami dari HMI dan Aliansi tidak terlalu puas atas hasil aksi dari DPRD tadi, karena target kami bisa bertemu ketua DPRD kabupaten Lamongan, Abdul Ghofur, akan tetap tidak ditemui olehnya dengan alasan ada kesibukan di luar. Fakta integritas yang ditandatangani anggota DPRD Lamongan tadi kami sobek bersama sama dan itu merupakan bentuk Protes dari kami.”
“HMI Lamongan akan terus mengawal isu-isu nasional maupun daerah, isu tersebut akan terus kami kaji bersama dan menjadi bahan audiensi untuk aksi, Kami juga akan segera rencanakan aksi selanjutnya,” tutupnya. (F2)
