Temui Anggota DPD RI Lia Istifhama, FM3 Curhat Terkait SWL Surabaya: Ancaman Besar Bagi Pelaku UMKM
Surabaya, https://pusatberitarakyat.com/ – Seperti diketahui, publik saat ini menyoroti terkait sertifikat hak guna bangunan (HGB) di atas laut Sidoarjo, pasca HGB terkait polemik pagar laut Tangerang. Meski, investigasi terkait HGB desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo tersebut, ternyata legal.
Hal ini diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, sesaat sebelum Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Rabu (22/01/2025).
Namun persoalan HGB telah membuka pintu atensi publik terhadap persoalan lainnya terkait pengelolaan laut. Di Surabaya misalnya, reklamasi wilayah pesisir Surabaya terus menjadi sorotan atensi publik. Tepatnya yang berkaitan dengan Surabaya Waterfront Land (SWL).
Hal ini yang menjadi dasar Forum Masyarakat Madani Maritim (FM3) temui anggota PPUU DPD RI Lia Istifhama. Tepatnya pada Jum’at, 24 Januari 2025, perwakilan FM3 beraudiensi dengan senator perempuan yang juga anggota Komite III tersebut. Berlangsung di Kantor Perwakilan DPD RI Jatim, FM3 yang diwakili Ali Yusa atau cak Yusa, Rudy, Darmanto, dan Sumaji, menyoroti terkait dampak sosial ekonomi terhadap perencanaan SWL yang berujung pada reklamasi wilayah pesisir di Kenjeran, Surabaya.
“Reklamasi untuk membentuk 6 pulau kecil di sekitar pesisir Surabaya, memiliki dampak besar pada hasil laut nelayan sekitar. Karena berlokasi di area konservasi dan pusat dari pencarian ikan, maka secara otomatis proyek SWL ini berpotensi menyebabkan 800 nelayan tidak bisa mencari ikan lagi, dampaknya juga meluas pada ribuan pelaku UMKM,” ujar cak Yusa.
Pengurus Dewan Pendidikan Jatim itu menjelaskan secara detail sebab dari potensi tersebut.
“Potensi kehilangan mata pencaharian disebabkan akses mencari ikan tertutup oleh area SWL. Nelayan harus berputar jauh untuk mencari ikan, karena luas mega proyek reklamasi yang rencananya akan dibangun oleh PT Granting Jaya ini seluas 1084 hektar.”
“Proyek ini merugikan banyak pihak, oleh sebab itu wajar jika warga sekitar, termasuk wilayah Keputih, yang menolak saat pihak SWL melakukan sosialisasi proyek sebagai syarat mereka untuk mendapatkan izin AMDAL,” tambahnya.
Penjelasan tersebut sesuai fakta, bahwa beberapa waktu lalu, tepatnya 3/9/24 lalu, memang terdapat penolakan dari warga Keputih, Kecamatan Sukolilo Surabaya. Mereka bersitegang dengan pengelola proyek reklamasi SWL dan tegas menolak forum Konsultasi Publik Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atas proyek yang berlokasi di Pasar Wisata Harmoni Keputih tersebut.
Cak Yusa juga mengungkapkan, seharusnya PT. Granting Jaya memikirkan terkait kajian mengenai Total Economic Value (TEV) dan Marine Ecological-Social System yang ada di pesisir timur Kota Surabaya agar tidak menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan dan ekosistem di wilayah tersebut.
Menanggapi keluhan dari FM3, ning Lia, sapaan akrab Keponakan Gubernur Terpilih Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, memberikan sikap dukungannya .
“Kebetulan saya juga seorang aktivis, saya juga pasti memberikan dukungan kepada ikhtiar masyarakat untuk memperjuangkan apa yang jadi hak mereka. Terlebih ini terkait social economic impact dan faktor ekologi.”
“Kalau bicara dampak sosial ekonomi, jelas apa yang disampaikan cak Yusa tadi, yaitu terkait usaha halal atau ekonomi produktif masyarakat. Apalagi usaha tersebut berkaitan ketahanan atau suistanabilitas pangan.”
“Ketersediaan sumber protein harus tetap terjaga dan jangan sampai defisit disebabkan hasil tangkap ikan nelayan menurun drastis. Keberlanjutan protein sangat penting untuk mengantisipasi stunting. Selain itu, fungsi ekologi memang harus dijaga demi kelangsungan alam negeri ini,” ujarnya.
Ia pun menegaskan dukungan tersebut dengan tujuan menjaga ekosistem UMKM.
“Saya sebagai anggota Komite III, salah satunya mengemban tugas terkait ekonomi produktif. Nah, bagaimana bisa kita kuatkan ekonomi produktif jika bahan memproduksi defisit?,” tegasnya. (*)
