SURABAYA, pusatberitarakyat.com – Nama Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan, mulai diperbincangkan sebagai salah satu figur alternatif calon Wakil Presiden Republik Indonesia. Menanggapi dinamika tersebut, Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, menilai Sultan memiliki keunggulan dari sisi representasi dan kepentingan daerah.
Menurut Ning Lia, Indonesia membutuhkan figur kepemimpinan nasional yang tidak hanya memahami dinamika politik di tingkat pusat, tetapi juga memiliki perspektif kuat mengenai pemerataan pembangunan, otonomi daerah, dan keadilan antarwilayah.
“Inilah keunggulan Sultan, yang merupakan representasi perwakilan daerah,” ujar Ning Lia.
Ia menilai, pembangunan nasional tidak cukup hanya bertumpu pada perspektif pemerintah pusat. Aspirasi, potensi, serta berbagai persoalan masyarakat di daerah juga perlu menjadi pertimbangan utama dalam menentukan arah kebijakan nasional.
Sultan memiliki rekam jejak panjang dalam bidang politik dan pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Bengkulu periode 2013–2015, anggota DPD RI, Wakil Ketua DPD RI periode 2019–2024, hingga dipercaya menjadi Ketua DPD RI periode 2024–2029.
Pengalaman tersebut dinilai memberikan pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan daerah, hubungan pusat dan daerah, serta berbagai tantangan pembangunan yang membutuhkan perhatian pemerintah nasional.
Sebagai Ketua DPD RI, Sultan berada pada posisi strategis dalam menyuarakan kepentingan daerah. DPD RI memiliki mandat konstitusional dalam memperjuangkan aspirasi daerah, termasuk melalui pengajuan dan pembahasan rancangan undang-undang tertentu, pemberian pertimbangan, serta fungsi pengawasan.
Bagi Ning Lia, penguatan perspektif daerah menjadi salah satu aspek penting dalam membangun kepemimpinan nasional yang mampu mendorong pemerataan pembangunan.
Menurutnya, representasi daerah bukan sekadar persoalan keterwakilan geografis. Lebih dari itu, keterwakilan tersebut harus mampu memastikan aspirasi masyarakat di berbagai wilayah, terutama daerah yang masih menghadapi ketimpangan pembangunan, mendapat ruang dalam pengambilan keputusan nasional.
Selain pengalaman pemerintahan dan representasi daerah, Ning Lia juga menyoroti gagasan Green Democracy yang dikembangkan Sultan.
Gagasan tersebut menempatkan demokrasi tidak hanya sebagai mekanisme perebutan dan pembagian kekuasaan, tetapi juga sebagai ruang untuk memperjuangkan keberlanjutan lingkungan, keadilan ekologis, serta kesejahteraan masyarakat lintas generasi.
Dalam perspektif tersebut, pembangunan ekonomi perlu berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan. Kebijakan politik dan pembangunan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, sumber daya alam, serta kehidupan generasi mendatang.
Gagasan ini dinilai relevan dengan berbagai tantangan Indonesia, mulai dari perubahan iklim, kerusakan lingkungan, ketimpangan pembangunan, hingga kebutuhan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Ning Lia juga menilai kepentingan daerah tidak dapat dipisahkan dari persoalan lingkungan. Sejumlah wilayah Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam, tetapi masih menghadapi tantangan ekologis dan ketimpangan dalam distribusi manfaat pembangunan.
Karena itu, demokrasi yang berorientasi pada keberlanjutan harus memastikan masyarakat daerah tidak sekadar menjadi penonton pembangunan. Mereka juga harus memperoleh manfaat yang adil sekaligus memiliki ruang untuk menjaga lingkungan hidupnya.
“Pengalaman Sultan memimpin DPD RI serta gagasan Green Democracy dapat menjadi modal untuk memperkuat perspektif daerah dan keberlanjutan dalam kepemimpinan nasional,” kata Ning Lia.
